Advertisement
DPR: Tak Mungkin Vaksinasi Covid-19 Tanpa Izin BPOM dan Sertifikasi MUI
Ilustrasi - Petugas Brimob Polda Sumsel menjaga vaksin Covid-19 Sinovac yang baru tiba di Palembang. - Bisnis/Dinda Wulandari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan izin edar dan sertifikasi halal, proses vaksinasi tidak akan dimulai oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menanggapi polemik terkait vaksin Covid-19 yang telah didistribusikan pemerintah ke 34 provinsi.
Advertisement
"Mari kita berpikir positif, berpikir bijak kalau toh didistribusikan ke berbagai daerah. Selama BPOM dan MUI tidak mengeluarkan satu izin untuk adanya halal kemudian adanya izin edar dari efektifitas keamanan, negara tidak akan melakukan tindakan untuk melakukan vaksinasi," ujar Rahmad kepada wartawan, Selasa (5/1/2021).
Rahmad mengatakan negara pasti mengambil langkah terbaik buat masyarakat terkait vaksinasi. Oleh sebab itu, dia mengajak semua pemangku kepentingan, baik itu politisi maupun para akademisi dan tokoh masyarakat, untuk membuat situasi teduh.
"Saya mohon perkenan semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana, tidak menakuti kemudian seolah-olah ini belum belum bisa jalan. Kita bikin teduh, kita bikin masyarakat yang sejuk," kata Rahmad.
Tidak hanya itu, Rahmad mendorong agar masyarakat berpikir positif tentang langkah dan tindakan pemerintah untuk mendistribusikan ke berbagai daerah.
"Pendistribusian itu justru mempercepat tatkala nanti izin edarnya diberikan. Didaerah kan hanya disimpan, tidak untuk divaksinasi," kata Rahmad.
Dengan demikian, ketika BPOM memberikan izin edar maka vaksin yang didistribusikan di daerah akan langsung disuntikkan.
Sebelumnya, sejumlah kalangan mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam melakukan vaksinasi karena belum mendapatkan gambaran yang jelas soal keamanan vaksin tersebut.
Sebagian lainnya mempertanyakan soal sertifikasi halal atas vaksin Sinovac.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Advertisement
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
Advertisement
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Advertisement
Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Pemkab Terapkan Layanan Tiket Online Beti Sakebon di Pantai Selatan Bantul
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
