Advertisement
DPR: Tak Mungkin Vaksinasi Covid-19 Tanpa Izin BPOM dan Sertifikasi MUI
Ilustrasi - Petugas Brimob Polda Sumsel menjaga vaksin Covid-19 Sinovac yang baru tiba di Palembang. - Bisnis/Dinda Wulandari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan izin edar dan sertifikasi halal, proses vaksinasi tidak akan dimulai oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menanggapi polemik terkait vaksin Covid-19 yang telah didistribusikan pemerintah ke 34 provinsi.
Advertisement
"Mari kita berpikir positif, berpikir bijak kalau toh didistribusikan ke berbagai daerah. Selama BPOM dan MUI tidak mengeluarkan satu izin untuk adanya halal kemudian adanya izin edar dari efektifitas keamanan, negara tidak akan melakukan tindakan untuk melakukan vaksinasi," ujar Rahmad kepada wartawan, Selasa (5/1/2021).
Rahmad mengatakan negara pasti mengambil langkah terbaik buat masyarakat terkait vaksinasi. Oleh sebab itu, dia mengajak semua pemangku kepentingan, baik itu politisi maupun para akademisi dan tokoh masyarakat, untuk membuat situasi teduh.
"Saya mohon perkenan semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana, tidak menakuti kemudian seolah-olah ini belum belum bisa jalan. Kita bikin teduh, kita bikin masyarakat yang sejuk," kata Rahmad.
Tidak hanya itu, Rahmad mendorong agar masyarakat berpikir positif tentang langkah dan tindakan pemerintah untuk mendistribusikan ke berbagai daerah.
"Pendistribusian itu justru mempercepat tatkala nanti izin edarnya diberikan. Didaerah kan hanya disimpan, tidak untuk divaksinasi," kata Rahmad.
Dengan demikian, ketika BPOM memberikan izin edar maka vaksin yang didistribusikan di daerah akan langsung disuntikkan.
Sebelumnya, sejumlah kalangan mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam melakukan vaksinasi karena belum mendapatkan gambaran yang jelas soal keamanan vaksin tersebut.
Sebagian lainnya mempertanyakan soal sertifikasi halal atas vaksin Sinovac.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
