Advertisement
DPR: Tak Mungkin Vaksinasi Covid-19 Tanpa Izin BPOM dan Sertifikasi MUI
Ilustrasi - Petugas Brimob Polda Sumsel menjaga vaksin Covid-19 Sinovac yang baru tiba di Palembang. - Bisnis/Dinda Wulandari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan izin edar dan sertifikasi halal, proses vaksinasi tidak akan dimulai oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menanggapi polemik terkait vaksin Covid-19 yang telah didistribusikan pemerintah ke 34 provinsi.
Advertisement
"Mari kita berpikir positif, berpikir bijak kalau toh didistribusikan ke berbagai daerah. Selama BPOM dan MUI tidak mengeluarkan satu izin untuk adanya halal kemudian adanya izin edar dari efektifitas keamanan, negara tidak akan melakukan tindakan untuk melakukan vaksinasi," ujar Rahmad kepada wartawan, Selasa (5/1/2021).
Rahmad mengatakan negara pasti mengambil langkah terbaik buat masyarakat terkait vaksinasi. Oleh sebab itu, dia mengajak semua pemangku kepentingan, baik itu politisi maupun para akademisi dan tokoh masyarakat, untuk membuat situasi teduh.
"Saya mohon perkenan semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana, tidak menakuti kemudian seolah-olah ini belum belum bisa jalan. Kita bikin teduh, kita bikin masyarakat yang sejuk," kata Rahmad.
Tidak hanya itu, Rahmad mendorong agar masyarakat berpikir positif tentang langkah dan tindakan pemerintah untuk mendistribusikan ke berbagai daerah.
"Pendistribusian itu justru mempercepat tatkala nanti izin edarnya diberikan. Didaerah kan hanya disimpan, tidak untuk divaksinasi," kata Rahmad.
Dengan demikian, ketika BPOM memberikan izin edar maka vaksin yang didistribusikan di daerah akan langsung disuntikkan.
Sebelumnya, sejumlah kalangan mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam melakukan vaksinasi karena belum mendapatkan gambaran yang jelas soal keamanan vaksin tersebut.
Sebagian lainnya mempertanyakan soal sertifikasi halal atas vaksin Sinovac.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
Advertisement
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Advertisement
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Pilkada Kulonprogo: Pendaftaran Panwascam Dibuka, Kebutuhan Formasi Menunggu Hasil Tes
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
