Advertisement
Dana Banpres UMKM Rp2,4 Juta Langsung Disalurkan ke Rekening, Tidak Ada Potongan
Hanung Harimba Rachman, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM - @kemenkopukm
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Program penyaluran bantuan presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro senilai Rp2,4 juta tidak mengalami pemotongan. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan bahwa tidak ada potongan dana dalam program tersebut.
Hanung Harimba Rachman, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM, dalam siaran akun instagram kementerian @kemenkopukm yang diunggah pada Sabtu (26/12/2020), menyatakan dana tersebut semuanya langsung ditransfer ke rekening penerima.
Advertisement
"Tidak ada pemotongan sepeser pun, biaya administrasi, pembuatan rekening ditanggung oleh bank penyalur," ujarnya.
Baca juga: Jepang Baru Akan Hapus Mobil Bensin pada 2030
Tidak hanya itu, Hanung juga mengatakan program ini tidak boleh dikaitkan dengan program pinjaman apapun dari lembaga penyalur atau pengusul.
Adapun, dalam unggahan yang sama, Hanung menanggapi pernyataan Bupati Bolaang Mangondow Timur Sehan Salim Landjar mengenai penyaluran banpres produktif untuk UMKM senilai Rp2,4 juta.
Dalam video yang beredar di masyarakat, Sehan meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi penyaluran dana banpres dan meminta pemda dilibatkan secara langsung.
Baca juga: Jepang Larang Warga Negara Asing Masuk Negaranya
Hanung pun menyatakan ada kesalahpahaman dan ketidakakuratan informasi di publik yang perlu diluruskan.
"Tidak benar jika pemda tidak dilibatkan. Kami melakukan sosialisasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM provinsi serta kabupaten dan kota sejak program ini akan digulirkan," ujarnya dalam postingan yang diunggah pada Sabtu (26/12/2020).
Selain itu, Hanung menambahkan mayoritas penerima bantuan atau 44 persen dari 12 juta pelaku usaha mikro merupakan usulan Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.
Kemenkop UKM, lanjutnya, sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam program ini adalah sebagai verifikator. Validasi data calon penerima dilakukan secara berlapis melalui Dukcapil Kemendagri, SIKP Kemenkeu, SLIK OJK, dan pengecekan Know Your Customer di bank penyalur (BRI, BNI, dan BNI Syariah).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mensos Gandeng PPATK
KPK Sebut Debitur LPEI Terindikasi Fraud Ada 15 Perusahaan
Advertisement
BCA UMKM Fest 2025 Kembali Digelar, Catat Tanggalnya
Infrastruktur Vital Gaza di Ambang Kehancuran
Polisi Cokok 4 Pelaku Pengeroyokan dan Penculikan di Jaksel
Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
SAR Gabungan Belum Temukan Korban KMP Tunu Pratama Jaya
Advertisement
Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Mahkamah Konsitusi Diminta Jelaskan Putusan Pemisahan Pemilu dan Pilkada
Dua Dosen Pelaku Pelecehan Seksual kepada Mahasiswa di Makassar Ditahan Polisi
Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Pidana, Ini Alasan dari Jaksa
Advertisement
Kepulauan Barat Daya Jepang Diguncang Seribu Gempa Dua Pekan Berturut-turut
Berita Pilihan
Advertisement
Tak Hanya SMP Negeri, Kekurangan Siswa di Kulonprogo Juga Terjadi di Sekolah Swasta
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Investor Menghilang, Pembangunan Kereta Gantung ke Gunung Rinjani Batal
- Hamas Bakal Umumkan Soal Keputusan Gencatan Senjata di Gaza Setelah Konsultasi
- Ade Armando Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Perusahaan PLN
- Ungkap Mafia Beras, Menteri Amran Tak Gentar Diintimidasi
- Rp1,79 Triliun Bantuan Operasional Sekolah madrasan dan RA Segera Cair
- KPK Usut Permintaan Komitmen Fee dalam Pengadaan di MPR
- Menag Sebut Pangeran MBS Dukung Penuh Kampung Haji Indonesia Segera Terealisasi
Advertisement
Advertisement
