Advertisement
Jepang Larang Warga Negara Asing Masuk Negaranya
Seorang warga Jepang berdiri di sudut jalan di kota Tokyo. - Bloomberg
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang telah menetapkan pengetatan kebijakan perbatasan yang mulai berlaku hari ini, Senin (28/12/2020) hingga 31 Januari 2021.
Melansir NHK pada Minggu (27/12/2020), Pemerintah Jepang memutuskan untuk menangguhkan masuknya warga negara asing yang tidak tinggal di Jepang setelah terdeteksinya varian-varian virus Corona di luar Negara Matahari Terbit.
Advertisement
Sementara, dikutip dari akun Instagram @safetravel.kemlu, berikut aturan lengkap pengetatan kebijakan perbatasan Jepang:
Pertama, Pemerintah Jepang kembali melarang masuk ketibaan baru (new arrivals) dari semua negara.
Kedua, re-entry bagi pemilik status residen masih dapat dilakukan, namun dengan pengetatan diwajibkan karantina 14 hari tanpa terkecuali.
Ketiga, re-entry (termasuk WN Jepang) dari negara-negara terdampak varian baru Covid-19 (per 26 Desember 2020, yaitu Prancis, Italia, Irlandia, Islandia, Belanda, Denmark, Belgia, Australia, dan Israel) wajib memiliki hasil PCR 72 jam sebelum keberangkatan.
Keempat, pengetatan ini dikaitkan dengan strain baru Covid-19 yang muncul di Jepang kedatangan asal Inggris/UK dan Afrika Selatan.
"Perkembangan kebijakan baru akan terus dipantau oleh Safe Travel, Kementerian Luar Negeri," demikian keterangan pada postingan @safetravel.kemlu pada Minggu (27/12/2020).
Sehubungan dengan hal tersebut, Kemlu mengimbau WNI yang sedang berada di wilayah Jepang agar mematuhi kebijakan wilayah setempat dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku demi keselamatan dan kesehatan.
Apabila WNI berada dalam keadaan darurat, dapat menghubungi nomor hotline KBRI Tokyo +818035068612, +818049407419 atau menekan tombol darurat pada aplikasi Safe Travel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BMKG Prediksi Hujan Ringan Hingga Petir Melanda Mayoritas Kota Besar
Wang Yi Tegaskan Kesetaraan Kedaulatan di Forum HAM PBB
KPK Dalami Dugaan Suap SKP PJK3 di Kemenaker
Insantara Rilis 14 Kandidat Ketum PBNU Jelang Muktamar ke-35 NU 2026
Advertisement
KPK Telusuri Mekanisme DJBC di Kasus Impor Barang KW
OJK Periksa 32 Kasus Pasar Modal, Korporasi hingga Influencer
JPU Tetap Tuntut Kerry Riza 18 Tahun Penjara
Sosok El Mencho, Bos Kartel Narkoba CJNG yang Tewas di Meksiko
Iman Brotoseno Mundur dari Dirut TVRI, Ini Profilnya
Advertisement
Pemerintah Siapkan Masa Transisi PBI JKN, Layanan Tetap Aman
Pakar Hukum UMY Soroti Kasus Brimob Maluku, Desak Tim Independen
Israel Tahan 100 Lebih Warga Tepi Barat Sejak Awal Ramadan
Badai Salju New York Lumpuhkan Aktivitas, Status Darurat Ditetapkan
KPK Buka Peluang Periksa OSO dalam Kasus Jet Pribadi Menag
Advertisement
Skema MBG Lebaran Diubah, Paket Dibagikan Lebih Awal
Berita Pilihan
- BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
- Operasi SAR KLM Nur Ainun Balqis Dihentikan, 2 Korban Masih Hilang
- Kawanan Gajah Liar Rusak Perumahan Karyawan di Siak, Tiga Motor Hancur
- DPR Nilai Penganiayaan Anak oleh Brimob Brutal, Desak Proses Pidana
- BBPOM Bagikan Kiat Pilih Takjil Aman Selama Ramadan
Advertisement
Koperasi Merah Putih Soroti Program Wamira di Kota Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Masuki Rumah Trump, Seorang Pria Ditembak Mati
- Harga Emas Antam Senin 23 Februari Naik Rp16.000 per Gram
- Jadwal SIM Keliling Bantul Februari 2026 Terbaru
- Uang Beredar M2 Januari 2026 Tembus Rp10.117,8 Triliun
- Suriah Tuntut Penyerahan Bashar al-Assad
- Pertamina Buka 10 Titik Tukar Minyak Jelantah jadi Rupiah di DIY
- APBN Januari 2026 Defisit Rp54,6 Triliun
Advertisement
Advertisement
