Menteri PKP Kaji Wacana Hunian di Atas Sungai, Ini Tantangannya
Menteri PKP Maruarar Sirait membuka wacana hunian di atas sungai. Regulasi, legalitas, konstruksi, dan harga akan dikaji lebih dulu.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. /Suara.com-Arry
Harianjogja.com, JAKARTA- Tri Rismaharini dilantik menjadi Menteri Sosial Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/12/2020). Risma tidak bisa berleha-leha pasca dilantik. Ia langsung menerima sejumlah tugas dari Jokowi untuk membereskan sejumlah hal.
Risma mengatakan salah satu perintah Jokowi yang paling prioritas mesti dikerjakan adalah terkait bantuan pandemi Covid-19 untuk masyarakat. Ia harus mengerjakan terkait realisasi bantuan yang harus ke luar pada minggu awal Januari 2021.
"Karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional, karena itu kami harus bekerja keras. Sehingga minggu pertama bulan Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan kepada penerima bantuan," kata Risma dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/12/2020).
Baca juga: Ini Daftar Kekayaan 6 Menteri Baru Jokowi, Sandiaga Uno Paling Tajir
Kemudian untuk tugas kedua adalah soal pemberdayaan. Di mana pihaknya juga harus memperhatikan implikasi dari masyarakat yang menerima bantuan.
Karena tidak bisa bekerja sendirian, nantinya Risma bakal menggandeng pimpinan daerah hingga perguruan tinggi untuk mengetahui persis kendala yang dialami masyarakat selama masih terdampak pandemi Covid-19.
Selain itu, Risma juga ditugaskan untuk mengantisipasi dampak cuaca terhadap hasil produk pertanian.
Ia harus memastikan betul adanya keseimbangan ketersediaan pangan di segala macam cuaca.
Lanjut, Risma juga diberikan perintah untuk mengurusi perbaikan data penerima bantuan. Pihaknya akan bekerjasama dengan Kemendagri untuk terus memperbarui datanya.
Baca juga: Jadi Menparekraf, Sandiaga Uno: Tugas yang Teramat Sangat Berat
"Karena memang ya pasti akan ada selisih, karena hari ini diupadate maka hari ini pula ada yang meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah itu yang harus kita terus tangani day to day," ujarnya.
Risma menuturkan bahwa nantinya penyaluran bantuan tidak lagi dalam bentuk tunai fisik melainkan menggunakan sistem elektronik.
"Tidak akan lagi cash atau tunai dalam bentuk apapaun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik," tuturnya.
"Dan juga masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segara kami lakukan. Dengan demikian efektifitas akan tercapai."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Menteri PKP Maruarar Sirait membuka wacana hunian di atas sungai. Regulasi, legalitas, konstruksi, dan harga akan dikaji lebih dulu.
Ribuan warga mengikuti senam bersama di Alun-Alun Selatan Yogyakarta, Sabtu (29/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Festival Mustika Rasa 2026
Disertasi Abdul Kadir Bubu di FH UII menyoroti ketimpangan relasi rakyat dan DPR serta menawarkan rekonstruksi kedaulatan rakyat.
Telat ganti oli mobil bisa memicu kerusakan mesin, performa turun, overheating, BBM boros, hingga biaya perbaikan membengkak
Menkomdigi Meutya Hafid menerbitkan SE Nomor 4/2026. Operator seluler wajib melindungi sisa kuota dan memberi pilihan layanan kepada pelanggan
Banjir bandang Nepal menewaskan 616 orang, 2.301 terluka dan 2.500 masih hilang. Tim penyelamat terus mencari korban di perbatasan China