YLKI Sebut Penanganan Covid-19 di Indonesia Kurang Tepat

Warga antre saat akan melakukan tes cepat (rapid test) Covid-19, di area Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (18/12/2020). Pengelola Bandara Ngurah Rai Bali mulai Jumat (18/12) menyediakan layanan Rapid Test Antigen setelah sebelumnya telah menyediakan layanan Rapid Test Antibodi yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk melakukan perjalanan. - Antara/Fikri Yusuf
21 Desember 2020 22:47 WIB Rinaldi Mohammad Azka News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai inkonsisten dalam penanganan pandemi Covid-19. Upaya mengutamakan ekonomi berujung resesi, sementara kasus dan rasio kematian Indonesia jadi yang tertinggi di Asia.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)Tulus Abadi menuturkan inkonsistensi pemerintah membuat penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi sangat gamang bahkan cenderung kurang tepat.

"Pemerintah dalam manajemen penanganan pandemi inkonsisten sejak awal hingga akhir 2020 ini berjalan timpang. Ekonomi resesi, Covid-19 juga juara satu di level Asia, Indonesia di 629.000 kasus dengan rasio kematian 3 persen. Ini pertanyaan tegas politik menangani pandemi," ujarnya, Senin (21/12/2020).

Dia melanjutkan pada penentuan libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru 2020) pun pemerintah masih terlihat bingung. "Penentuan libur panjang Nataru pemerintah tambak limbung, masyarakat konsumen dan swasta jadi korban," imbuhnya.

Dia menegaskan waktu libur panjang akhir tahun yang sejak jauh-jauh hari diumumkan 11 hari dipangkas menjadi terpisah antara libur Natal dan Tahun Baru membuat masyarakat konsumen yang sudah terlanjur membeli tiket ke tempat wisata menjadi kerepotan.

Selain itu, aturan baru kewajiban rapid test antigen dan PCR pun turut andil yang membuat masyarakat meminta pengembalian tiket hingga Rp300 miliar. Swasta menjadi korban, pemerintah, terang Tulus kembali menunjukkan kemampuannya tidak dapat belajar dari pengalaman sebelumnya.

"Di luar negeri libur panjang akhir pekan saja ditiadakan, Indonesia malah dipanjang-panjangkan, 17 Agustus dan Maulid Nabi dipanjangkan, ini pun dengan begini pasca libur Nataru pasti naik kembali angka-angkanya. Rasio keterpaparannya di Jakarta 9,8 persen sementara WHO rekomendasi 5 persen, masih lebih tinggi 100 persen dari WHO," paparnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia