Refly Harun Sebut Kasus Kerumunan Tak Cukup untuk Menjatuhkan Jokowi
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan upaya pelaporan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelanggaran protokol kesehatan tidak akan bisa menjatuhkan presiden.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartomemberikan sambutan secara virtual saat acara Bisnis Indonesia Award di Jakarta, Senin (14/12/2020)./JIBI-Bisnis-Abdurachman
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan pembagian vaksin Covid-19 secara gratis untuk penduduk Indonesia, Rabu (19/12/2020).
"Jadi, setelah banyak menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang, mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi dari Istana Merdeka yang disiarkan secara virtual.
Vaksinasi ditargetkan oleh pemerintah dengan cakupan 67 persen atau 107 juta penduduk dari 160 juta yang memiliki rentang usia 18-59 tahun, dilansir dari situs Sekretaris Kabinet, Kamis (17/12/2020).
Oktober lalu, pasca dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Menteri Perkonomian Airlangga Hartanto menyebutkan kelompok sasaran Vaksin.
Sasaran pertama adalah garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya medis dan paramedis, TNI/Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik sebanyak 3,4 juta orang.
Sasaran kedua adalah masyarakat, tokoh agama, dan perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebanyak 5,6 juta orang. Ketiga yaitu seluruh tokoh atau tenaga pendidik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai sederajat perguruan tinggi sebanyak 4,3 juta orang.
Sasaran keempat adalah aparatur pemerintah mencakup pusat, daerah, dan legislatif sebanyak 2,3 juta orang. Lalu sasaran kelima adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 86 juta orang.
"Ini subtotalnya 102 juta (orang) dan masyarakat yang usianya antara 19-59 tahun sebesar 57 juta (orang), total 160 juta (orang)," ungkap Airlangga diunggah pada situs Sekretaris Kabinet, Senin (12/10/2020).
Sementara itu, sebelum pengumuman vaksinasi gratis 100 persen, pemerintah merencanakan pemberian vaksin gratis hanya sebesar 30 persen dan vaksin mandiri atau berbayar dibagikan kepada 70 persen dari rencana vaksinasi 107 juta orang.
Pada hari yang sama dengan pengumuman vaksin gratis untuk seluruh sasaran vaksinasi gratis di Indonesia, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto juga menyebutkan rencana kerjasama pembagian vaksin gratis melalui data BPJS Ketenagakerjaan.
"Ada nilai tambah [untuk pekerja yang mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan] mendapatkan bantuan subsidi upah yang sekarang kita juga lagi menyiapkan untuk bantuan vaksin Covid-19," kata Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan upaya pelaporan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelanggaran protokol kesehatan tidak akan bisa menjatuhkan presiden.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
X batasi unggahan hanya 50 per hari untuk akun gratis. Kebijakan ini dorong pengguna beralih ke layanan berbayar.
Jalan rusak menuju Gua Pindul Gunungkidul dikeluhkan warga. Perbaikan dijadwalkan Juli-Agustus namun belum menyeluruh.
IDAI mengingatkan bahaya heat stroke pada anak saat cuaca panas ekstrem akibat El Nino. Orang tua diminta atur aktivitas dan cairan.
Defisit APBN April 2026 turun ke Rp164,4 triliun, keseimbangan primer kembali surplus Rp28 triliun.