Advertisement
Wajib PCR dan Rapid Test Antigen Kalau Mau ke Bali Bisa Bikin Masalah Baru

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah mewajibkan tes uji usap atau PCR H-2 bagi penumpang pesawat menuju ke Bali dan rapid test antigen bagi perjalanan darat mendapat respons dari pemerhati penerbangan yang juga anggota ombudsman Alvin Lie. Menurutnya langkah itu harus dibarengi dengan ketersediaan logistik alat tes hingga sumber daya manusia (sdm) pelaksananya supaya tidak menjadi hambatan bagi penumpang.
Ia menilai pada implementasinya kebijakan tersebut juga harus diantisipasi dengan adanya unit tes rapid antigen tersebar di seluruh indonesia.
Advertisement
“Itu akan mempersulit orang yang bepergian kalau ternyata nggak ada. Karena itu kan rapid antigen ya bukan antibody. Berikutnya karena dilakukan h-2 jumlah lab atau klinik yang menyediakan test rapid antigen apakah sudah cukup mengakomodir permintaan yang tiba-tiba naik. Kalau tidak diantisipasi berpotensi menyebabkan penumpukan penumpang di penyelenggara tes,” ujarnya, Rabu (16/12/2020).
Selain itu Alvin tak menampik kebijakan yang serba mendadak itu akan banyak berimbas kepada mereka yang merencanakan libur akhir tahun sudah dari jauh-jauh hari. Pasalnya tidak sedikit dari penumpang yang sudah merencanakan cuti dan membeli tiket jauh-jauh hari lantaran sebelumnya pemerintah sudah menjanjikan bahwa libur lebaran akan dipindahkan ke akhir tahun.
Tak hanya itu jika aturan tersebut diminta efektif berlaku pada 18 Desember 2020 akan menjadi tidak adil bagi masyarakat dan penyelenggara transportasi publik. Menurutnya akan menjadi sulit karena kebijakan yang baru saja dibuat tak dapat langsung dilaksanakan bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru.
Sumber potensi masalah baru tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan penumpang yang sudah terlanjur memesan tiket dan akomodasi. Jika mereka terpaksa membatalkannya, Alvin menyebutkan harus ada pihak yang bertanggung jawab.
Di luar sejumlah persoalan itu, Alvin menilai pemerintah masih sering bersikap inkonsisten. Pemerintah telah memberikan insentif penerbangan dengan menghapus Passenger Service Charge (PSC) supaya tarif tiket menjadi lebih murah guna merangsang animo masyarakat.
“Namun setelah animo bepergian meningkat sekarang malah test antigen yang biayanya tidak murah dan tidak semuanya bisa jadi dalam sehari. Pemerintah memang masih harus belajar membuat kebijakan publik lebih cermat dan antisipatif. Tidak mepet –mepet, dekat harinya berubah arah,” tekannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
- 7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement