Advertisement
Pengikut Rizieq Ditembak Mati, Fahri Hamzah Minta Mahfud Jangan Adem Ayem

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah ikut bersuara terkait peristiwa penembakan yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI). Ia meminta pemerintah segera buka suara.
Hal itu disampaikan Fahri melalui cuitan pada akun twitternya @Fahrihamzah, Kamis (10/12/2020). Dia mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan pernyataan resmi karena peristiwa penembakan ini dinilainya sebagai kejadian luar biasa di bidang Polhukam.
Advertisement
"Soal penembakan rakyat, seharusnya ada keterangan cepat dan tuntas dari menteri kordinator @PolhukamRI yaitu bapak @mohmahfudmd. Kita kenal beliau dan pasti beliau mengeri bahwa ini kejadian luar biasa di bidang polhukam. Jangan adem ayem sebab rakyat sedang merasa," cuit Fahri.
Baca juga: FPI: Kondisi Jenazah Enam Anggotanya Berlubang Lebih dari 1 Peluru
Lebih lanjut, Fahri juga menyinggung soal adanya anggapan keliru bahwa persoalan yang didiamkan akan hilang dengan sendirinya.
"Ada anggapan seolah kalau “dialihkan” atau “didiamkan” ini akan hilang dengan sendirinya. Ini keliru, publik itu punya daya ingat semacam “memori kolektif”. Kalau memori ini menumpuk tanpa klarifikasi, atau negara tak membuatnya terang, maka ia akan tersimpan sebagai trauma," ujarnya.
Menurutnya, akan berbahaya jika sebuah bangsa menyimpan trauma. Dia pun mengibaratkan kondisi itu seperti bom waktu atau api dalam sekam. Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah sebaiknya segera memberi penjelasan tuntas terkait peristiwa tersebut.
Soal penembakan rakyat, seharusnya ada keterangan cepat dan tuntas dari menteri kordinator @PolhukamRI yaitu bapak @mohmahfudmd . Kita kenal beliau dan pasti beliau mengerti bahwa ini kejadian luar biasa di bidang polhukam. Jangan adem ayem sebab rakyat sedang merasa.
— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) December 9, 2020
Tidak hanya itu saja, dia juga mendorong DPR untuk meminta pemerintah agar segera melakukan investigasi terkait peristiwa penembakan terhadap laskar FPI.
"Jika ingin memuaskan logika publik maka investigasi harus dilakukan. Anggota @DPR_RI jangan diam. Kita mau bangsa kita damai," ucapnya.
Baca juga: Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bantul Bertambah 34 Orang
Fahri pun meminta agar Menkopolhukam Mahfud MD mengambil inisiatif memberi penjelasan kepada masyarakat terkait peristiwa penambakan terhadap laskar FPI.
"Pak @mohmahfudmd ambil inisiatif pak. Sekarang itang minta ke bapak bukan pak @prabowo maka ambillah inisiatif. Ini waktu uji bagi bapak. Ambillah inisiatif. Jadilah juru bicara negara dalam bidang @PolhukamRI yang terbaik. Jangan takut pak!" ujar Fahri.
Seperti diberitakan sebelumnya, enam pengawal Rizieq Shihab tewas dalam baku tembak dengan anggota Polri di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, KM50 pada Senin (7/12/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement