Advertisement
Pemerintah Anggarkan Rp408,8 Triliun untuk Bansos 2021, Ini Program-programnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020). - Kemenkeu RI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan anggaran untuk program perlindungan sosial dalam APBN tahun anggaran 2021 sebesar Rp408,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk pos tersebut akan segera disalurkan mulai awal 2021 untuk menekan dampak dari pandemi Covid-19 yang masih akan berlangsung hingga tahun depan.
Advertisement
"Anggaran untuk bansos Rp408,8 triliun. Untuk perlindungan sosial dilakukan pada Januari 2021, belanja modal juga seluruh kementerian dan lembaga sudah bisa lakukan procurement secepat mungkin," katanya.
Adapun berdasarkan data Kemenkeu, anggaran Rp408,8 triliun disiapkan untuk melanjutkan bantuan sosial (bansos), reformasi secara bertahap, dan juga penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Program perlindungan sosial yang akan dilanjutkan tahun depan, di antaranya, pertama program Keluarga Harapan (PKH) kepada sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun.
Kedua, program sembako kepada sebanyak 18,5 juta KPM dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp44,7 triliun.
Ketiga, bansos tunai untuk 10 juta KPM dengan masing-masingnya mendapat Rp200 ribu. Untuk periode Januari hingga Juni 2021, Kemensos menyiapkan anggaran sebesar Rp12 triliun.
Keempat adalah PBI-JKN atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, diberikan kepada sebanyak 96,8 juta jiwa.
Kemudian, program kelima adalah Kartu Prakerja. Pada tahun ini program Kartu Prakerja berakhir di gelombang 11, sehingga total penerima mencapai 5,6 juta orang dari sebanyak 43 juta pendaftar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Advertisement
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Pengadaan Lahan Tol Jogja-Bawen Capai 91 Persen, Pembayaran Ganti Rugi Bakal Dilakukan Dalam Waktu Dekat
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
