Asumsikan Pandemi Sudah Berakhir Tahun Depan, Pemkab Bantul Tak Anggarkan Bansos Sapu Jagat

Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
27 November 2020 13:27 WIB Jumali News Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul tidak menganggarkan bantuan sosial (bansos) sapu jagat bagi warga yang terdampak Covid-19 pada APBD 2021. Pemkab mengansumsikan pandemi Covid-19 pada tahun depan telah berakhir.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Trisna Manurung mengatakan bansos sapu jagat di 2021 ditiadakan dan tidak masuk dalam APBD 2021 yang telah disetujui oleh DPRD Bantul, Rabu (27/11/2020).

BACA JUGA: Pilot Ungkap Tantangan saat Terbangkan Helikopter di Atas Gunung Merapi

Pemkab dan DPRD Bantul mengasumsikan pandemi Covid-19 telah berakhir di 2021. Selain itu, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis maupun kejelasan apakah bansos akan diberikan oleh Kemensos RI atau tidak.

“Nanti jika dari Pusat ada keharusan untuk menganggarkan, akan kami masukkan dalam pos biaya tak terduga (BTT),” kata Trisna, Jumat (27/11/2020).

Trisna mengungkapkan pada 2020, jawatannya sempat memberikan bansos sapu jagat kepada 13.000-an keluarga penerima manfaat yang dicairkan dalam dua tahap. Sebanyak 8.984 KPM penerima bansos sapu jagat mendapatkan Rp600.000 per bulan untuk Mei, Juni dan Juli.

BACA JUGA: Satgas Covid-19: Libur Panjang Jadi Pelajaran Penting

Adapun untuk periode Agustus, September dan Oktober, ada 5.000 penerima bansos sapu jagat yang hanya menerima Rp300.000 per bulan.

“Dan semua disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena bansos sapu jagat ini untuk mengover mereka yang belum mendapatkan bansos baik dari Kemensos maupun APBD DIY,” papar Trisna.

Di sisi lain, Trisna memaparkan pada APBD 2021 yang telah disetujui oleh legislatif dan saat ini tengah diajukan ke Pemda DIY, ada defisit sekitar 6,57%. Hal ini diperlihatkan dengan besaran belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan. Pada APBD Bantul 2021 besaran belanja mencapai Rp2,4 triliun, sedangkan pendapatan Rp2,2 triliun.

“Dari jumlah belanja tersebut, besaran belanja operasional masih paling besar,” papar Trisna.

BACA JUGA: Mengenal Miftachul Akhyar, Ketum MUI Periode 2020-2025

Pemkab Bantul dituntut untuk selektif dan mampu memaksimalkan anggaran serta potensi pendapatan yang ada agar besaran defisit ini bisa lebih ditekan.

Terpisah, Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan anggaran untuk menangani Covid-19 di wilayahnya sebesar Rp115 miliar, hasil refocusing APBD 2020. Dari jumlah tersebut, Pemkab Bantul baru menggunakan Rp73,4 miliar.

“Masih ada Rp18,5 miliar untuk penanganan Covid-19,” ucapnya.