Advertisement
Balas Jasa Jadi Salah Satu Penyebab Kepala Daerah Korupsi
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, MAKASSAR- Kasus korupsi masih saja ditemukan pada pejabat maupun kepala daerah di Tanah Air. Kasatgas Wilayah VIII Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria mengatakan balas jasa menjadi salah satu penyebab para kepala daerah tersangkut kasus korupsi.
"Penyebab utamanya, integritas kepala daerah yang rendah, yang dipicu oleh pemberian izin sebagai balas jasa dukungan selama pilkada," kata Dian Patria pada Rapat Koordinasi Monitoring Control for Prevention (MCP) Sulsel secara virtual, Kamis (27/11/2020).
Advertisement
Menurut Dian, netralitas masih sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi.
Baca juga: 3M Cegah Kerugian Negara hingga Rp500 Triliun
Hal itu, kata dia dikarenakan salah satu penyebab korupsi lingkup pemerintah adalah pemilihan pejabat pengawasan APIP dan manajemen ASN yang tergantung selera pembuat kebijakan.
"'Conflict of interest', pemberian izin pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pajak daerah, dan manajemen aset tersandera kepentingan tertentu," ujarnya.
"Kemudian, melakukan perbaikan pada saat ada tekanan dari instansi terkait," sambungnya.
Baca juga: Bekerja dari Rumah Bakal Jadi Tren Baru Usai Pandemi, Ini Alasannya
Dalam kesempatan tersebut, Dian juga menjelaskan ada tiga persoalan bangsa saat ini yakni orang serakah bersatu, pemerintah lemah, dan masyarakat membiarkan.
Sehingga, dibutuhkan pula tiga solusi bangsa seperti orang baik harus bersatu, perjuangan yang konsisten, berpikir ke dalam sebelum menyalahkan orang lain.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi peran KPK dalam memberantas korupsi di daerah.
Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penciptaan sistem birokrasi yang profesional, bersih dan melayani sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.
"Kami berterima kasih bahwa KPK siap mendampingi kami untuk memonitoring dan evaluasi. Semoga ini terus berjalan progresif dan termonitor dengan baik," kata Andi Sudirman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AHY Targetkan Tanggul Laut di Pantura Bisa Tahan 200 Tahun
Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
Advertisement
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
Advertisement
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
Duka Kekerasan Yahukimo, Kepala Suku Kamoro Ajak Papua Menjaga Damai
KPK Tetapkan 14 Pegawai Kemenkeu Tersangka Korupsi Pajak dan Bea Cukai
Menkes Usul Reaktivasi Otomatis JKN Sementara untuk 11 Juta PBI JK
Advertisement
Kecelakaan Beruntun di Kano Nigeria, 30 Orang Tewas
Berita Pilihan
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
Advertisement
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Musker PMI DIY 2026 Fokus Evaluasi dan Program Kerja Realistis
- Arema FC Bungkam Persija 2-0 di GBK, Gabriel Silva Borong Dua Gol
- Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Tolak Pengosongan
- Ratusan Peserta Ramaikan Festival PCA Aisyiyah Ngampilan Jogja
- Rencana Trans Jogja ke Wonosari Terkendala Anggaran dan Regulasi
- DPR Bantah Pelanggaran Proses Pemilihan Hakim MK Adies Kadir
- Anggaran Jalan dan Jembatan Bantul 2026 Disesuaikan, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
