Advertisement
Balas Jasa Jadi Salah Satu Penyebab Kepala Daerah Korupsi
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, MAKASSAR- Kasus korupsi masih saja ditemukan pada pejabat maupun kepala daerah di Tanah Air. Kasatgas Wilayah VIII Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria mengatakan balas jasa menjadi salah satu penyebab para kepala daerah tersangkut kasus korupsi.
"Penyebab utamanya, integritas kepala daerah yang rendah, yang dipicu oleh pemberian izin sebagai balas jasa dukungan selama pilkada," kata Dian Patria pada Rapat Koordinasi Monitoring Control for Prevention (MCP) Sulsel secara virtual, Kamis (27/11/2020).
Advertisement
Menurut Dian, netralitas masih sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi.
Baca juga: 3M Cegah Kerugian Negara hingga Rp500 Triliun
Hal itu, kata dia dikarenakan salah satu penyebab korupsi lingkup pemerintah adalah pemilihan pejabat pengawasan APIP dan manajemen ASN yang tergantung selera pembuat kebijakan.
"'Conflict of interest', pemberian izin pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pajak daerah, dan manajemen aset tersandera kepentingan tertentu," ujarnya.
"Kemudian, melakukan perbaikan pada saat ada tekanan dari instansi terkait," sambungnya.
Baca juga: Bekerja dari Rumah Bakal Jadi Tren Baru Usai Pandemi, Ini Alasannya
Dalam kesempatan tersebut, Dian juga menjelaskan ada tiga persoalan bangsa saat ini yakni orang serakah bersatu, pemerintah lemah, dan masyarakat membiarkan.
Sehingga, dibutuhkan pula tiga solusi bangsa seperti orang baik harus bersatu, perjuangan yang konsisten, berpikir ke dalam sebelum menyalahkan orang lain.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi peran KPK dalam memberantas korupsi di daerah.
Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penciptaan sistem birokrasi yang profesional, bersih dan melayani sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.
"Kami berterima kasih bahwa KPK siap mendampingi kami untuk memonitoring dan evaluasi. Semoga ini terus berjalan progresif dan termonitor dengan baik," kata Andi Sudirman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mendagri Terbitkan SE Atur Bantuan dan Anggaran Penanganan Bencana
Warga Pidie Jaya Butuh Tenda untuk Pulang Setelah Banjir
Pemicu Kebakaran Terra Drone Ternyata Baterai Drone yang Jatuh
Superflu Melonjak di Inggris, Sekolah Ditutup Waspada Virus
Advertisement
Mobil SPPG Tabrak Siswa dan Guru SDN 01 Kalibaru karena Kelalaian
Presiden Pastikan Rumah Korban Bencana di Sumatera-Aceh Dibangun Ulang
Sopir Pengangkut MBG SDN Kalibaru Ditahan, Jadi Tersangka Tabrakan
Pemerintah Bangun Huntara-Huntap untuk Korban Banjir Aceh
Komitmen Keberlanjutan, Dirut Pupuk Indonesia Raih Triple Crown
Advertisement
Pemkab Bandung Perpanjang Pencarian Korban Longsor di Arjasari
Kemenhut Perketat Pengawasan Kayu di Sumatera
Ledakan Misterius Hancurkan Tiga Rumah di Pacitan, Empat Warga Terluka
Prabowo Tinjau Pemulihan Bencana di Aceh dan Sumatera
Aomori Diguncang Gempa M 6,7, Jepang Keluarkan Peringatan Tsunami
Advertisement
Kejagung Sita Hotel Ayaka Suites Terkait Kasus TPPU Sritex
Berita Pilihan
- Kabut Asap Beracun Selimuti Hanoi, Udara Terburuk Kedua Dunia
- Ratusan Buku Louvre Rusak Akibat Kebocoran Pipa Pascaperampokan
- Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Dikendarai Sopir Pengganti
- AS Ganti Font Lagi: Rubio Kembalikan Times New Roman, Tolak Calibri
- Tragedi Adamawa: 9 Perempuan Tewas Saat Aksi Damai di Nigeria
Advertisement
Pengendalian Harga Pangan, TPID Sleman: Naik Sedikit, Masih Wajar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Galian C Pleret Disorot, Pemkab Tegaskan Hanya Tiga Berizin
- Sopir MBG Tabrak Siswa SDN Kalibaru Terancam Pasal Kelalaian
- Gakkum Segel 11 Entitas Diduga Rusak Hutan Sumatra
- BEI DIY Siapkan Galeri Investasi Desa di Kulonprogo
- SMPN 1 Sanden Gelar Gerebek Sampah di Pantai Goa Cemara
- Pengumuman UMP DIY 2026 Molor, Pemda Tunggu Pedoman Pusat
- Pemerintah Siapkan Sistem Data Baru untuk Tepatkan Bansos
Advertisement
Advertisement
