Advertisement
Balas Jasa Jadi Salah Satu Penyebab Kepala Daerah Korupsi
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, MAKASSAR- Kasus korupsi masih saja ditemukan pada pejabat maupun kepala daerah di Tanah Air. Kasatgas Wilayah VIII Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria mengatakan balas jasa menjadi salah satu penyebab para kepala daerah tersangkut kasus korupsi.
"Penyebab utamanya, integritas kepala daerah yang rendah, yang dipicu oleh pemberian izin sebagai balas jasa dukungan selama pilkada," kata Dian Patria pada Rapat Koordinasi Monitoring Control for Prevention (MCP) Sulsel secara virtual, Kamis (27/11/2020).
Advertisement
Menurut Dian, netralitas masih sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi.
Baca juga: 3M Cegah Kerugian Negara hingga Rp500 Triliun
Hal itu, kata dia dikarenakan salah satu penyebab korupsi lingkup pemerintah adalah pemilihan pejabat pengawasan APIP dan manajemen ASN yang tergantung selera pembuat kebijakan.
"'Conflict of interest', pemberian izin pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pajak daerah, dan manajemen aset tersandera kepentingan tertentu," ujarnya.
"Kemudian, melakukan perbaikan pada saat ada tekanan dari instansi terkait," sambungnya.
Baca juga: Bekerja dari Rumah Bakal Jadi Tren Baru Usai Pandemi, Ini Alasannya
Dalam kesempatan tersebut, Dian juga menjelaskan ada tiga persoalan bangsa saat ini yakni orang serakah bersatu, pemerintah lemah, dan masyarakat membiarkan.
Sehingga, dibutuhkan pula tiga solusi bangsa seperti orang baik harus bersatu, perjuangan yang konsisten, berpikir ke dalam sebelum menyalahkan orang lain.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi peran KPK dalam memberantas korupsi di daerah.
Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penciptaan sistem birokrasi yang profesional, bersih dan melayani sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.
"Kami berterima kasih bahwa KPK siap mendampingi kami untuk memonitoring dan evaluasi. Semoga ini terus berjalan progresif dan termonitor dengan baik," kata Andi Sudirman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Berita Pilihan
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
Advertisement
Seluruh Penewu di Kabupaten Sleman Diminta Memahami Wilayahnya, Bupati: Agar Beri Pelayanan Terbaik
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
- Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
- Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
- KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
Advertisement
