Prabowo Sapa Puluhan Ribu Warga Monas dari Atas Maung Limousine
Prabowo menyapa puluhan ribu warga Monas dari atas Maung Limousine usai menyaksikan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara.
Ilustrasi tilang kendaraan bermotor./Antara-Fakhri Hermansyah
Harianjogja.com, JAKARTA -Kakorlantas Polri Irjen Pol. Istiono menyampaikan bahwa tidak diberlakukannya sanksi tilang kepada masyarakat selama liburan panjang dan Operasi Zebra 2020, mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
Irjen Pol. Istiono melalui siaran pers, Jakarta, mengatakan bahwa pihaknya komitmen dengan arahan Kapolri untuk tidak melakukan tilang karena situasinya masih menghadapi masa pandemi sehingga jangan sampai menambah permasalahan baru.
"Teguran dan imbauan itulah yang kami lakukan. Penegakan hukum sementara kami kesampingkan. Kelonggaran ini ditanggapi positif oleh masyarakat," kata Istiono.
Dari evaluasi kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas) pada Operasi Zebra 2020 yang bersamaan dengan libura panjang, menurut dia, hasilnya berjalan baik.
Keberhasilan Korlantas Polri dalam mengantisipasi liburan panjang ini, kata Istiono, tidak terlepas dari dikerahkannya tim perwira pengamat wilayah (pamatwil) saat pengamanan liburan panjang dan Operasi Zebra 2020.
"Tim pamatwil sangat membantu jajaran polantas dalam mengedukasi dan mengedepankan upaya humanis kepada masyarakat dalam hal berkendara," tuturnya.
Istiono menyebut kerja sama antar instansi dengan lembaga dan departemen terkait dalam mengantisipasi pemudik dan masyarakat yang memanfaatkan hari libur panjang berekreasi mengunjungi tempat-tempat wisata, berjalan lancar.
Ia mengemukakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 memaksa penerapan gaya operasi yang berbeda.
Konsep operasi yang mengedepankan upaya-upaya edukasi, penerangan, serta membangun kesadaran masyarakat, menurut dia, ternyata berhasil.
"Apalagi, Operasi Zebra ini dilaksanakan secara simpatik, persuasif dan humanis, menghindari melakukan tilang sesuai perintah Kapolri," kata Istiono.
Kakorlantas Istiono mengatakan selama pelaksanaan Operasi Zebra 2020 dalam kurun 14 hari, kegiatan yang dilakukan Polri cenderung berfokus pada edukasi, penyuluhan, dan pencegahan. Hal ini sebagai upaya menjaga terselenggaranya kamseltibcarlantas dan penerapan disiplin protokol kesehatan.
Anggota Personil
Dalam operasi ini, Korlantas Polri mengerahkan 160.916 orang tim gabungan yang terdiri atas 94.170 personel Polri, 24.448 anggota TNI, dan 42.298 personel dari unsur terkait lainnya. Selain itu, juga terdapat 645 pos keamanan dan pos terpadu.
Dari hasil pantauan langsung melalui jalan darat yang dilakukan Irjen Pol. Istiono bersama Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusuf, disimpulkan jajarannya telah menjalankan tugas sesuai dengan arahan.
Pantauan langsung yang dimulai dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur bertujuan memastikan kesiapan, kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas serta memberi dukungan jajarannya yang bertugas di lapangan.
Ia menilai kondisi sarana dan prasarana yang ada cukup kondusif, terlebih protokol kesehatan diterapkan dengan baik.
"Kesadaran masyarakat juga cukup bagus, tidak perlu ditegur lagi. Selain itu, adanya kepatuhan para supir yang dengan kesadarannya melakukan bergantian dalam jarak tertentu, yang merupakan salah satu faktor keamanan dalam perjalanan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Prabowo menyapa puluhan ribu warga Monas dari atas Maung Limousine usai menyaksikan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara.
Padukuhan Kroco Kulonprogo menjalani verifikasi ProKlim Lestari. Jika lolos, Kroco menjadi kampung ProKlim Lestari pertama di Kulonprogo.
Pemerintah membahas kelanjutan Otsus Aceh yang berakhir 2027, termasuk opsi dana 2,5% dan kemungkinan tanpa batas waktu.
Kejagung memeriksa lima pegawai Kemenhut sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT TPL periode 2008-2025.
DPRD Bantul telah membahas 7 dari 12 Raperda 2026. Lima Raperda tersisa ditargetkan rampung dibahas hingga akhir tahun.
Pengamat UGM menilai mismatch kompetensi dan kebutuhan industri memicu pengangguran terdidik serta mendorong penguatan pelatihan vokasi.