Komunikasi Publik Pemerintah tentang Vaksi Corona Dinilai Belum Meyakinkan

Harianjogja.com, JAKARTA - Komunikasi publik pemerintah tentang Covid-19 dinilai belum mampu meyakinkan masyarakat untuk tidak meragukan keamanan vaksin akan diberikan dalam waktu dekat.

Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada pekan ketiga Desember 2020 atau kurang dari dua bulan lagi. Vaksin yang akan digunakan adalah hasil kerjasama antara Sinovac Biotech Ltd., China dan PT Bio Farma (Persero).

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane, pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat dengan informasi yang transparan. Tentunya informasi tersebut harus mampu menggambarkan proses pengembangan vaksin Covid-19 yang sesuai dengan kaidah-kaidah sains.

"Ketidakpercayaan terhadap proses. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat proses ini transparan sesuai kaidah sains dan robust. Kalau sudah sangat bagus tidak perlu merumuskan [informasi] yang baik tinggal disampaikan saja," katanya dalam sebuah diskusi daring pada Rabu (4/11/2020).

Selain itu, hal yang juga perlu diperhatikan adalah penyampaian informasi sesuai dengan latar belakang target. Sebagai contoh, penyampaian informasi yang diberikan kepada masyarakat berpendidikan tinggi harus dibedakan dengan kelompok masyarakat lain yang awam.

"Kalau orang-orang yang memiliki [latar belakang] pendidikan tinggi diatas S1 atau mengenyam bangku kuliah tentunya komunikasi publik yang dibutuhkan harus detail. Untuk masyarakat yang awam pemerintah harus masif karena berpacu dengan media sosial," tutur Masdalina.

Masdalina tak menampik bahwa berpacu dengan derasnya informasi keliru di media sosial tidak mudah. Pasalnya, masyarakat Indonesia punya kebiasaan membagikan informasi yang dinilai sensasional tanpa memastikan kebenarannya atau hanya membaca sebagian isinya.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Warga LaporCovid-19.org Irma Hidayana menilai keraguan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 tidak terlepas dari ketidakseimbangan narasi informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Dia menyebut pemerintah cenderung mengkurasi informasi terkait dengan pengembangan vaksin tersebut.

"[Pemerintah] selalu fokus pada keunggulan vaksin, bagaimana vaksin ini diperlukan, tapi prosesnya belum sama sekali tergali," katanya.

Lebih lanjut, Irma menjelaskan survei yang dilakukan oleh LaporCovid-19-Org mengungkapkan bahwa 60 persen responden di 34 provinsi di seluruh Indonesia menyatakan keraguannya terhadap vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Sinovac dan Biofarma. Sedangkan, sebanyak 56 persen responden ragu dengan vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia