Jokowi Bilang Tak Ada Beban Pimpin RI, Tokoh NU: Ternyata Maknanya Beda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pasar Pelayanan Publik di Banyuwangi, Kamis (25/6/2020). - Ist/ dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
26 Oktober 2020 23:07 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Kritikan terhadap Joko Widodo terkait Undang-Undang Cipta Kerja dilontarkan intelektual NU.

Cendekiawan muslim dan Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut tidak memiliki beban dalam memimpin Indonesia pada periode kedua. Kritikan yang disampaikan itu terkait polemik Undang-Undang Cipta Kerja.

Ulil menilai Jokowi tidak lagi mempertimbangkan suara rakyat dalam mengambil kebijakan, termasuk soal UU Cipta Kerja. Pasalnya gelombang protes dan penolakan terhadap undang-undang sapu jagat tersebut terjadi di berbagai kalangan.

"Situasi yang terjadi saat ini bagi saya juga agak menyedihkan, karena saya menduga pada akhirnya semua hal kritis dan protes ini (penolakan UU Ciptaker) akan ditepiskan begitu saja. Karena pak Presiden jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa pada periode kedua ini beliau tidak punya beban sama sekali," kata Ulil dalam diskusi daring bersama Fraksi Rakyat Indonesia, Senin (26/10/2020).

Ulil yang sebelumnya memperkirakan ucapan Jokowi soal 'tanpa beban di periode kedua' ditujukan untuk membasmi oligarki dan koruptor, kini justru sirna. Perkiraannya ternyata salah.

"Kita menduga Pak Jokowi tidak punya beban sama sekali untuk membabat habis oligarki dan kaum koruptor. Ternyata yang dimaksudkan dengan tidak ada beban sama sekali justru maknanya lain sama sekali. Jadi kita juga agak sedih ternyata makna tidak ada beban sama sekali itu berbeda," tuturnya.

Presiden Joko Widodo beberapakali mengatakan akan memimpin Indonesia tanpa beban di periode kedua bersama Maruf Amin.

Menurut pandangan peneliti politik dari Political and Public Policy Studies Jerry Massie pernyataan tersebut mengandung makna tertentu.

"Secara narasi ini ada apa-apanya lantaran sudah berulangkali diucapkan. Nah publik menunggu dia tak menandatangani Omnibus Law UU Cipta kerja atau membuat perppu," kata Jerry kepada Suara.com, Senin (26/10/2020).

Menurut Jerry bisa jadi juga bahasa lain dari kalimat itu hanya sebuah sikap skeptis dan apriori atau tanpa beban kiasannya secara filosofis justru ada beban dalam kepemimpinan.

"Apakah beliau di bawah tekanan parpol ataukah korporasi, atau kelompok orang kuat lainnya," ujarnya.

Menurut Jerry, saat ini Jokowi akan diuji atas ucapannya.

"Jangan-jangan publik menilai tak punya beban lagi terhadap rakyat," kata Jerry.

Jerry menambahkan pernyataan Jokowi perlu dijabarkan secara etimologis dan konotasinya, begitu pula apa eksistensi, esensi, dan substansinya.

"Barangkali Jokowi terbeban dengan nasib rakyat, maka saya sangat setuju kalimat ini," ucapnya.

Menurut Jerry bagaimana mungkin memimpin tanpa beban. Jerry kemudian menyontohkan sikap pemerintah mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Selain itu yang disorot juga kala itu ada rencana revisi KUHP, UU Minerba, UU Ketenagakerjaan, UU SDA, UU Pertanahan, dan UU Permasyarakatan," tuturnya.

Menurut catatan Suara.com, momen Jokowi mengatakan tak ada beban disampaikan ketika membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta pada 9 Mei 2019.

"Lima tahun mendatang, mohon maaf, saya sudah nggak ada beban. Saya sudah nggak bisa nyalon lagi (di pilpres 2024). Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi ketika itu.

Artinya, Jokowi tidak punya beban untuk selalu menjaga ketenaran karena dia sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi pada pemilu periode berikutnya.

Sumber : Suara.com