Hyundai Palisade Inden hingga 4 Bulan, Sudah Dipesan 700 Unit
Para konsumen yang memesan Hyundai Palisade tampaknya harus bersabar karena mas inden bisa mencapai 4 bulan.
Seorang santri berada di samping meteran gas jaringan gas bumi rumah tangga di sekitar Pondok Pesantren As-Salafiyah, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (8/1/2019)./ANTARA-Zabur Karuru
Harianjogja.com, JAKARTA - Program pemulihan ekonomi nasional untuk menangani pandemi Covid-19 merambah ke pesantren.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan melalui pemulihan ekonomi pesantren, pemerintah menganggarkan Rp2,6 triliun.
“Dalam rangka menyiapkan pesantren bisa beradaptasi kebiasan baru atau new normal akibat Covid-19,” katanya pada sambutan di Hari Santri Nasional melalui virtual, Kamis (22/10/2020).
Sri menjelaskan bahwa bantuan tersebut untuk membantu operasi pendidikan mulai dari pesantren, madrasah diniyah takmiliyah hingga lembaga pendidikan al-Quran (LPA) sebesar Rp2,38 triliun. Untuk pembelajaran daring, pemerintah menyiapkan Rp211 miliar.
Setiap pesantren tergantung ukurannya mendapat alokasi. Pesantren kecil yang jumlahnya 14.900 mendapat anggaran Rp25 juta. Pesantren sedang dengan jumlah 4.000 mendapat Rp40 juta. Pesantren besar sebanyak 2.200 mendapat Rp50 juta.
“Bantuan operasional pendidikan diniyah sebanyak 62.000 masing-masing mendapat Rp10 juta. Operasi pendidikan LPA sebanyak 112.000 mendapat Rp10 juta,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Para konsumen yang memesan Hyundai Palisade tampaknya harus bersabar karena mas inden bisa mencapai 4 bulan.
IHSG merosot hampir 5 persen dipicu sentimen global dan pelemahan rupiah. Investor beralih ke aset aman, ini analisis lengkapnya.
UPNVY gunakan geolistrik untuk mengungkap misteri api di Seyegan Sleman, diduga terkait kantong gas bawah tanah.
KPK tangkap Kepala Imigrasi Jakbar terkait izin tinggal WNA. Barang bukti dolar hingga emas turut disita dalam OTT.
DPR RI serahkan proses hukum eks Kepala BGN ke aparat, usai pencopotan oleh Presiden Prabowo dan penggeledahan Kejagung.
Realisasi belanja negara DIY hingga April 2026 capai Rp6,21 triliun, dukung MBG, KUR, pendidikan, dan perumahan.