PSI Sebut DKI Alami Kemunduran Transparansi Anggaran di Era Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Amad Riza Patria memberi penjelasan perihal diberlakukannya kembali PSBB seperti awal pandemi Covid-19, Rabu (9/9/2020). JIBI - Bisnis/Nancy Junita
15 Oktober 2020 19:17 WIB Nyoman Ary Wahyudi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menilai ada kemunduran dalam segi transparansi anggaran dari pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiga tahun terakhir.

Pendapat itu disampaikan William saat menjadi narasumber dalam acara peluncuran buku Populi Center yang berjudul Sudah Senja di Jakarta secara virtual pada Kamis (15/10/2020).

“Kenapa kami katakan anggaran dalam pemerintahan pak Anies ini tidak transparan karena pada zaman Gubernur [Ahok] sebelumnya, anggaran itu ditransparankan ketika pada tahap rancangan baik itu dalam tahap RKPD, lalu KUA-PPAS sampai APBD itu disahkan,” kata William.

BACA JUGA : Anies Tolak Hadiri Acara 'Anies For President 2024 

Dalam pemerintahan Anies, dia membeberkan, APBD dipublikasikan di dalam sistem budgeting setelah adanya pengesahan KUA-PPAS. Dengan demikian, dia menyimpulkan, hal itu menunjukkan adanya kemunduran dari segi keterbukaan proses penyusunan anggaran.

“Seharusnya rancangan anggaran itu dipublikasikan di setiap tahapan dan proses apalagi ketika membahas soal KUA-PPAS yang menentukan pagu-pagu anggaran,” ujarnya.

Sebelumnya, empat fraksi di DPRD DKI Jakarta walk out dalam Rapat Paripurna ihwal Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD (P2APBD) DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020).

Keempat fraksi itu di antaranya fraksi Golkar, PAN, Nasdem dan PSI. Alasannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 belum terserap secara optimal.

BACA JUGA : Klarifikasi UMY: Anies Baswedan Tak Datang ke Jogja

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim membeberkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 belum terserap secara optimal.

"Penyerapan anggaran belum maksimal. Di lapangan misalkan di Jakarta Barat, Saudara-saudara kita masih nyuci dengan air kali (sungai), PAM-nya belum masuk," kata Lukmanul dalam interupsinya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia