Advertisement
Soal Dalang Demo Omnibus Law, Mahfud MD & Andi Arief Perang di Twitter
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan dirinya dan menteri lain tak pernah menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai dalang unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mahfud terlibat perang Twitter dengan politikus Partai Demokrat Andi Arief.
Mahfud menegaskan hal itu lewat cuitannya di akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu (14/10/2020).
Advertisement
Dia menanggapi cuitan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang meminta para menteri yakni Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengklarifikasi tuduhan bahwa SBY, AHY dan Demokrat di belakang demo besar Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Andi mengatakan, bila tidak ada klarifikasi dari para menteri itu, maka tidak ada jaminan ketegangan politik mereda.
Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas. https://t.co/5amxBT9lNd
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 13, 2020
Sebelumnya, mantan Ketua Umum sekaligus figur penting di Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini fitnah yang menimpa dirinya bukan dari jajaran menteri seperti Airlangga Hartarto dan Luhut B. Pandjaitan.
Hal itu diungkapkan dalam sebuah video berdurasi 25 menit yang diunggah ke YouTube, Senin (12/10/2020). Video itu berjudul SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini.
Dia mengatakan, bahwa hubungan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi baik-baik saja.
"Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara. Tanyakan kepada beliau-beliau siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi [unjuk rasa itu]," katanya.
Menurutnya, pemerintah sebagai pengemban amanah, harus melakukan klarifikasi terhadap hoaks yang beredar hingga menyulut unjuk rasa besar setelah pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Perayaan Paskah 2024, Tim Jibom Polda DIY Melakukan Sterilisasi Sejumlah Gereja di Jogja
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Suami Artis Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah
- Prabowo Akan Pasang Foto SBY di Istana Presiden Baru
- AHY Sebut Prabowo Minta Demokrat Siapkan Kader Terbaik untuk Duduk di Kabinet
- BMKG Prediksi Cuaca Kota Besar di Indonesia Cenderung Kondusif
- Korlantas Siapkan Rekayasa Antisipasi 70 Juta Kendaraan Mudik Lebaran 2024
- Jembatan di Baltimore AS Ambruk Ditabrak Kapal, Enam Orang Hilang, Kemenlu RI Pastikan Tidak Ada Korban WNI
- Berikan Diskon Tambah Daya di Bulan Ramadan, PLN Dorong Petumbuhan Ekonomi
Advertisement
Advertisement