Advertisement
Biofarma Klaim Harga Vaksin Covid-19 Tak Akan Memberatkan Pemerintah
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Harga vaksin Covid-19 buatan perusahaan China, Sinovac diklaim tak akan memberatkan pemerintah.
PT Bio farma akhirnya mengungkap harga jual vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang sedang diuji klinis.
Advertisement
Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan harga untuk vaksin Covid-19 tidak akan memberatkan pemerintah.
Dia membantah jika harga vaksin Sinovac yang dipasarkan di Brasil dijual dengan harga USD 1,96 (Rp29.000) seperti yang diberitakan oleh media.
Honesti mengatakan telah mengonfirmasi informasi tentang harga jual vaksin tersebut ke Sinovac melalui surat resmi.
Brasil merupakan salah satu negara yang juga akan membeli vaksin Covid-19 dari Sinovac, selain Indonesia dan Turki.
"Informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak USD90 juta dengan pemerintah Brasil tidak tepat, dan mengenai harga USD1.96 per dosis pun tidak tepat. Sebab biaya pengirimannya saja tiap dosisnya, sekitar USD2," kata Honesti melalui siaran pers, Selasa (13/10/2020).
Dia melanjutkan, ada sejumlah hal yang menentukan harga vaksin Covid-19, salah satunya tergantung pada investasi studi klinis fase ketiga terutama dalam uji efikasi dalam skala besar.
"Skema pemberian harga vaksin Covid-19 ini tidak dapat disamakan," lanjut dia.
Bio Farma saat ini tengah mensponsori uji klinis tahap ketiga kandidat vaksin Covid-19 hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech di Bandung, Jawa Barat.
Hingga 9 Oktober 2020, sebanyak 843 relawan sudah mendapat penyuntikan kedua dan 449 relawan dalam tahap pengambilan darah pasca penyuntikan kedua/masuk periode pemantauan.
Bio Farma menyatakan belum ada Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) akibat pemberian suntikan calon vaksin Covid-19.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga akan berangkat ke China untuk melihat proses pengembangan dan produksi vaksin Covid-19 di fasilitas Sinovac.
Selain itu, LP POM Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga akan melaksanakan audit halal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
