Guru di Magelang Didorong Adaptif Hadapi Generasi Digital, Ini Tantangannya
Guru di Magelang didorong meningkatkan kompetensi agar adaptif menghadapi generasi digital, AI, dan perubahan karakter peserta didik.
Kerusakan akibat demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di Kota Magelang yang digelar Jumat (9/10/2020)./Ist-dok
Harianjogja.com, MAGELANG - Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di Kota Magelang yang digelar Jumat (9/10/2020) berdampak pada kerusakan di sejumlah bagian kawasan DPRD Kota Magelang.
Fasilitas yang rusak diantaranya, pintu kaca ATM, kaca pintu dan jendela sisi selatan gedung pertemuan Wiworo Wiji Pinilih, beberapa pot tanaman, dan papan tulisan DPRD Kota Magelang.
Baca juga: Mantap! Kabel Listrik Berseliweran di Sekitar Tugu Jogja Akan Dihilangkan
Pemerintah Kota Magelang langsung memperbaiki beberapa fasilitas yang rusak akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Joko Budiyono menyayangkan aksi anarkitis tersebut, karena sebelumnya aksi berlangsung damai di simpang Artos atau sekitar 500 meter dari komplek Kantor Wali Kota Magelang dan DPRD Kota Magelang.
"Langsung diperbaiki lagi. Kami bersihkan saat itu juga," ujar Joko, ditemui di kantornya Senin (12/10/2020).
Ia menyebutkan akibat kerusakan ini, Pemkot Magelang mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp80 juta. Pihaknya kemudian menyerahkan kasus ini kekepolisian.
Baca juga: Viral Mahasiswi Diputus Pacar Gara-Gara Ikut Demo Menolak UU Cipta Kerja
"Kami serahkan saja ke kepolisian mengenai proses hukum para pelaku perusakan ini. Kami menaksir kerugian di kompleks Kantor Walikota dan DPRD Kota Magelang mencapai Rp80 juta," sebutnya.
Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Magelang Adika Kudiarsa menyebutkan rincian kerusakan meliputi kaca sisi selatan Gedung Wiworo Wiji Pinilih yang merupakan aset BPKAD, kendaraan patroli angkut dan HT (handy talky) aset Satpol PP, rambu lalu lintas aset Dinas Perhubungan.
Adapun aset milik Setda ada lampu pagar, tiang taman, lambang Pemkot, dan beberapa lainnya juga rusak. Milik Setwan berupa tulisan DPRD Kota Magelang. "Total kerugian yang dialami Pemkot Magelang mencapai Rp88,8 juta," jelas Andika.
Untuk diketahui, aksi penolakan omnisbus law UU Cipta Kerja di Magelang berujung ricuh, Jumat (9/10/2020) lalu. Semula aksi berjalan lancar diikuti oleh ratusan peserta dari Gerakan Rakyat Magelang Raya (Geram) di simpang Artos. Namun tak berselang lama aksi berubah rusuh setelah datang ratusan massa dari arah Jalan Sarwo Edhi Wibowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Guru di Magelang didorong meningkatkan kompetensi agar adaptif menghadapi generasi digital, AI, dan perubahan karakter peserta didik.
Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung permintaannya agar Kapolri Listyo Sigit diganti. Ia juga mengaku tak memiliki HP karena merasa disadap.
Raja Juli Antoni mundur dari Sekjen PSI dan seluruh aktivitas partai agar fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan.
Kemenhub menyiapkan seluruh moda transportasi menghadapi Nataru 2026/2027 dengan proyeksi 127 juta pergerakan masyarakat.
MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape haram serta meminta pemerintah menyusun regulasi.
Pemerintah menargetkan 7,54 juta pekerja formal menerima insentif PPh 21 DTP pada 2027 untuk karyawan bergaji hingga Rp10 juta.