Advertisement
Besok Organisasi Islam Demo UU Cipta Kerja, Muhammadiyah Tak Ikut

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pada Selasa (13/10/2020) besok, sejumlah organisasi Islam akan menggelar unjuk rasa untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja di Istana Negara.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan pihaknya tak terlibat dan tak akan berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa esok hari.
Advertisement
"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa [13/10/2020]," ujar Mu'ti dalam keterangannya, Senin (12/10/2020), dikutip dari Suara.com--jaringan Harianjogja.com.
Diketahui sejumlah organisasi seperti Front Pembela Islam, Persaudaraan Alumni 212 dan GNPF Ulama berencana menggelar aksi Tolak UU Ciptaker besok di depan Istana.
Muhammadiyah, kata Mu'ti, saat ini fokus pada penanganan Covid-19 .
"Muhammadiyah lebih fokus pada penananganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat," ucap dia.
Mu'ti menuturkan dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi.
Kata dia, aksi demonstrasi lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
"Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudharat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim)," kata Mu'ti.
Mu'ti mengatakan Muhammadiyah menghormati masyarakat yang berdemontrasi. Karena itu menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD.
Ia juga mengimbau masyarakat tetap tertib dan tidak bersikap anarkis.
"Bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan (vandalisme). Aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi clash antara masyarakat dengan aparat," tuturnya.
Pilih Sikap Kritis
Lebih lanjut, Muhammadiyah, kata Mu'ti, akan tetap bersikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam.
Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tak akan menggulingkan pemerintahan yang sah.
"Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Resikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," katanya menambahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
- KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Advertisement