Advertisement
Novel Baswedan Curiga pada RUU Omnibus Law, Ini Dasarnya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - RUU Omnibus Law Cipta Kerja selesai dibahas oleh DPR RI. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ikut angkat bicara ihwal rencana disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) mendatang.
Menurut dia pembahasan aturan sapu jagat ini kental dengan praktik korupsi. Hal itu lantaran pembahasannya terkesan dipaksakan.
Advertisement
Baca juga: RUU Cipta Kerja Selesai Dibahas, Begini Kata Menko Airlangga
"Besar kemungkinan praktik memaksakan begini ada korupsi di dalamnya," cuit Novel Baswedan lewat akun twitternya @nazaqistsha, dikutip Senin (5/10/2020).
Menurutnya, pembahasan Omnibus Law tidak berbeda jauh dengan revisi UU KPK.
"Seperti KPK yang diamputasi, di tengah korupsi yang makin jadi. Pemberantasan korupsi dianggap musuh yang tidak disukai," ujarnya.
Dia juga mempertanyakan Omnibus Law dibuat untuk kepentingan siapa? Menurutnya, RUU ini dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat.
Baca juga: Pakar: Data Sains dan Pemikiran Desain Jadi Penentu Kesuksesan Bisnis
"Untuk kepentingan siapa ini? Yang jelas tidak untuk masyarakat. Karena dampaknya akan merugikan negara dan masyarakat. Sudah cukup ngawurnya, kasihan bangsa ini," kata Novel.
Untuk kepentingan siapa ini? Yg jelas tdk utk masyarakat
— novel baswedan (@nazaqistsha) October 3, 2020
Krn dampaknya akan merugikan negara dan masyarakat.
Sudah cukup ngawurnya, kasihan bangsa ini.. :( https://t.co/CaUxhgrvFc
Sebelumnya, Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dilakukan Pemerintah dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Sabtu (03/10).
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan rapat kerja digelar pada pukul 21.00 WIB.
Supratman mengatakan pembahasan di tingkat Panitia Kerja memang sudah rampung sehingga Baleg dan pemerintah akan langsung mengambil keputusan di tingkat pertama. Setelah ditetapkan di tingkat pertama, RUU Cipta Kerja ini tinggal diketok di rapat paripurna.
Seperti diketahui, penolakan berbagai elemem masyarakat khususnya buruh terhadap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah dilakukan sejak 2019.
Meski banyak pihak yang menolak, DPR RI tetap membahas UU itu dan pada Sabtu (3/10/2020) malam RUU itu disepakati untuk disahkan pada Sidang Paripurna berikutnya pada Kamis (8/10/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Bangunan Majelis di Bogor Ambruk, 3 Orang Meninggal Dunia
- Ketahuan Main Domino dengan Pembalak Liar, Ini Klarifikasi Menhut
- Gerhana Bulan Total 7-8 September 2025 Malam, Ini Dampaknya
- Jenazah Diplomat RI yang Meninggal Ditembak di Peru Segera Dipulangkan
- Cegah Jalan Rusak, Pengamat Ungkap Pentingnya Jembatan Timbang
Advertisement

Polisi Dinilai Lamban Tangkap Pelaku Perusakan Pospol di DIY
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Usai Bertemu Presiden Prabowo, GP Ansor Dirikan 80 Posko Jaga Aspirasi
- Pimpinan DPR Minta MKD Segera Proses Penonaktifan Ahmad Sahroni Dkk
- Presiden Venezuela Siap Lawan Trump Jika AS Menyerang Negaranya
- Kejagung Dalami Hubungan Investasi Google di Kasus Chromebook
- Krisis Kawasan, Situasi Indonesia dan Thailand Disorot Media Asing
- Cegah Jalan Rusak, Pengamat Ungkap Pentingnya Jembatan Timbang
- IAEA Soroti Makin Banyak Negara Ingin Punya Senjata Nuklir
Advertisement
Advertisement