JPU Sebut Pengaturan Kuota Haji Tambahan Lewat Satu Pintu
Jaksa KPK mengungkap pengisian kuota haji tambahan 2023-2024 dilakukan melalui satu pintu lewat Fuad Hasan Masyhur. Fakta itu terungkap dalam sidang dakwaan man
Hasto Kristiyanto menegaskan hanya Merah Putih yang diakui di NKRI dan meminta bencana di Aceh tidak dipolitisasi. /Antara.
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), satu-satunya bendera yang diakui secara sah adalah Merah Putih.
Penegasan tersebut disampaikan Hasto merespons insiden pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terjadi di Aceh baru-baru ini. Ia mengingatkan agar peristiwa itu tidak ditarik ke ranah politik kekuasaan.
Menurut Hasto, kejadian tersebut justru harus dilihat sebagai sinyal kuat adanya harapan masyarakat terhadap percepatan penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan dari negara.
“Terkait dengan pengibaran bendera GAM di Aceh, saya tegaskan bahwa bendera di Republik Indonesia itu hanya satu, yaitu Merah Putih,” kata Hasto di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Namun demikian, Hasto menekankan bahwa dalam situasi bencana saat ini, seluruh pihak sebaiknya memaknai peristiwa tersebut sebagai ekspresi harapan masyarakat agar negara hadir lebih cepat dalam penanganan bencana.
“Dalam situasi seperti ini, kita harus melihat adanya harapan-harapan dari masyarakat kepada seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemerintah, terkait penanganan bencana yang cepat,” ujarnya.
Hasto menyampaikan pernyataan itu saat menjawab pertanyaan wartawan usai pelepasan bantuan ambulans dan tenaga medis PDI Perjuangan untuk warga terdampak bencana di wilayah Sumatra.
Ia mengimbau agar bencana alam tidak dijadikan bahan politisasi oleh pihak-pihak tertentu, melainkan dijadikan momentum untuk memperkuat persatuan nasional.
“Bencana ini seharusnya menyatukan kita secara kemanusiaan. Jangan masukkan aspek-aspek politik kekuasaan berkaitan dengan bencana ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, PDI Perjuangan mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret di lapangan. Menurut Hasto, prioritas utama saat ini adalah percepatan rehabilitasi fasilitas sosial yang vital serta pembangunan kembali perumahan rakyat yang rusak akibat bencana.
“Yang diperlukan sekarang adalah kesigapan pemerintah untuk secepatnya turun tangan melakukan rehabilitasi fasilitas sosial dan membangun kembali rumah rakyat agar muncul harapan baru,” katanya.
Wilayah yang menjadi perhatian utama meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak cukup parah oleh rangkaian bencana alam.
Menutup pernyataannya, Hasto menegaskan komitmen PDI Perjuangan melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) untuk terus terlibat aktif dalam upaya pemulihan pascabencana.
Ia menekankan bahwa penderitaan masyarakat di wilayah terdampak merupakan duka bersama seluruh bangsa Indonesia.
“Luka di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat adalah luka bagi seluruh anak bangsa. PDI Perjuangan menyatukan diri dalam upaya pemulihan bencana beserta seluruh dampaknya,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Jaksa KPK mengungkap pengisian kuota haji tambahan 2023-2024 dilakukan melalui satu pintu lewat Fuad Hasan Masyhur. Fakta itu terungkap dalam sidang dakwaan man
DPRD Gunungkidul mendorong tambahan Rp400 juta untuk dropping air karena alokasi 3.000 tangki diperkirakan habis sebelum kekeringan berakhir.
Pemerintah menyiapkan tanda kehormatan HUT ke-81 RI. Sejumlah menteri masuk daftar calon penerima, termasuk individu berprestasi di bidang teknologi.
PLN UID Yogyakarta menargetkan penambahan 26 SPKLU di DIY hingga akhir 2026. Saat ini sudah ada 33 unit yang terbangun.
Kubu Febrie Adriansyah buka suara soal kematian Sutrimo. Keluarga menyebut almarhum telah lama mengidap diabetes.
Lakon Tatu membawa kisah cinta, kesetiaan, dan luka pasca-Perjanjian Giyanti hingga mengantar Sleman meraih Penyaji Terbaik I.