Advertisement
Jokowi Siapkan Perpres Vaksin untuk Tentukan Siapa Penerima Utama
Presiden Joko Widodo - Antara/Ho/Kemenlu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pedoman tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan di lapangan.
“Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin adalah sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 triliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar 18 triliun untuk program vaksinasi,” katanya melalui keterangan pers, Senin (28/9/2020).
Airlangga menjelaskan bahwa ada beberapa negara yang diwakili perusahaan tertentu sudah berkoordinasi. Mereka juga mengirimkan perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement) kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson.
“Untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk mereka yang bekerja di garda terdepan. Misalkan memberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan. Kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri,” jelasnya.
Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menuturkan bahwa pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat terkait Covid-19 di dalam negeri seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azythromicin, dan Favipiravir.
Di saat yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi didorong berada pada jalur tren positif. Untuk Program PC-PEN, realisasi anggarannya telah mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6 persen dari pagu Rp695,2 triliun.
“Namun, ada beberapa hal yang perlu didorong dari sektor korporasi karena serapan masih rendah, baik melalui Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] maupun Perbanas [Perhimpunan Bank Nasional]. Jadi, ini masih akan direvisi karena serapan tidak seperti yang diharapkan,” ucapnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menlu RI Kecewa PBB Gagal Setujui Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
Mensos Risma Khawatir Kian Banyak Anak Depresi Akibat Perundungan
Mutiara Baswedan dan Alam Ganjar Main Bareng
Advertisement
Polisi Masih Dalami Motif Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa
Vladimir Putin Kembali Maju dalam Pemilu Presiden Rusia Maret 2024
Turki Ajak Masyarakat Dunia Tuntut Israel atas Kejahatan Perang di Gaza
Advertisement
Tambang Freeport Disebut-sebut Baru Habis 1 Abad Lagi
Gara-gara Dana Politik, Jabatan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Bakal Dicopot
Asyik Nyabu, Caleg Ini Ditangkap Polisi, KPU: Bisa Dicoret dari DTC
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi Wilayah Pesisir Hari Ini
Advertisement
Berita Pilihan
- Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Ini Format Lengkapnya
- Kasus Covid-19 Melonjak di Beberapa Negara, Kementerian Kesehatan: Akibat Varian Baru
- Google Doodle Menampilkan Kapal Pinisi Indonesia, Ini Asal Sejarahnya
- Jumlah Perokok Anak di Indonesia Makin Banyak, IDAI Sebut Akibat Tuyul Nikotin
- Empat Anak Tewas di Jagakarsa, Polisi Temukan Pesan Bertuliskan "Puas Bunda, tx for All" di TKP
Advertisement
Tanah Uruk Tol Jogja Solo Bermasalah, Lokasi Penambangan di Sampang Gedangsari Ditolak Warga
Advertisement
Cari Tempat Seru untuk Berkemah? Ini Rekomendasi Spot Camping di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Diduga Terima Gratifikasi Rp18 Miliar
- AS Veto Resolusi DK PBB Terkait Tuntutan Gencatan Senjata di Gaza dapat Kecaman Dunia
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi Wilayah Pesisir Hari Ini
- Asyik Nyabu, Caleg Ini Ditangkap Polisi, KPU: Bisa Dicoret dari DTC
- Kutuk Veto AS Resolusi DK PBB Terkait Gencatan Senjata di Gaza, Hamas: Bukti Amerika Tak Manusiawi!
- Turki Ajak Masyarakat Dunia Tuntut Israel atas Kejahatan Perang di Gaza
- Gara-gara Dana Politik, Jabatan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Bakal Dicopot
Advertisement
Advertisement
