Advertisement
Jokowi Siapkan Perpres Vaksin untuk Tentukan Siapa Penerima Utama
Presiden Joko Widodo - Antara/Ho/Kemenlu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pedoman tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan di lapangan.
“Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin adalah sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 triliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar 18 triliun untuk program vaksinasi,” katanya melalui keterangan pers, Senin (28/9/2020).
Airlangga menjelaskan bahwa ada beberapa negara yang diwakili perusahaan tertentu sudah berkoordinasi. Mereka juga mengirimkan perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement) kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson.
“Untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk mereka yang bekerja di garda terdepan. Misalkan memberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan. Kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri,” jelasnya.
Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menuturkan bahwa pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat terkait Covid-19 di dalam negeri seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azythromicin, dan Favipiravir.
Di saat yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi didorong berada pada jalur tren positif. Untuk Program PC-PEN, realisasi anggarannya telah mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6 persen dari pagu Rp695,2 triliun.
“Namun, ada beberapa hal yang perlu didorong dari sektor korporasi karena serapan masih rendah, baik melalui Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] maupun Perbanas [Perhimpunan Bank Nasional]. Jadi, ini masih akan direvisi karena serapan tidak seperti yang diharapkan,” ucapnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Awal Tahun 2023, DPRD Kabupaten Magelang Setujui 3 Raperda
Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakilnya?
Usia Pensiun Beda-Beda, Ini Dampaknya ke Klaim BPJS Ketenagakerjaan
Golkar Bantah Surya Paloh Tawarkan Duet Anies-Airlangga di Pilpres 2024
Advertisement
58 Konten Pengemis Online Kena Takedown, TikTok Paling Banyak
Transmart Milik Chairul Tanjung Kian Menyusut, Tinggal Segini Jumlahnya
Airlangga-Surya Paloh Bertemu, Bahas soal Reshuffle?
Ini 8 Penyakit Paling Banyak Menguras Duit BPJS Kesehatan
Advertisement
BUMN Siap Perkuat Industrialisasi Pangan
Resmi! Jokowi Tetapkan Gaji Kepala Otorita IKN Rp172 Juta
Muspusdirla Fasilitasi Program Cinta Tanah Air
Advertisement
HPSN 2023, Pengelolaan Sampah demi Capai Zero Emisi
Berita Pilihan
- Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakilnya?
- Sempat Tertunda karena Pandemi, Pembangunan Masjid Agung Jateng di Magelang Akhirnya Dimulai
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
- Jokowi dan Anies Baswedan Diduga Saling Sindir di Instagram
- Indonesia Tak Kena Resesi Seks! Angka Kelahiran Tembus 2,18 Persen
Advertisement
Fokus Pengembangan Gunungkidul Beralih dari Selatan ke Utara
Advertisement
Seru! Ini Detail Paket Wisata Pre-Tour & Post Tour yang Ditawarkan untuk Delegasi ATF 2023
Advertisement
Berita Populer
- Awas! Ada Link Palsu Pendaftaran Kartu Prakerja
- Pembangunan Rusun di 2023 Ditarget 5.379 Unit, Termasuk untuk Pekerja IKN
- Pertimbangan Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet & Ketidakhadiran 2 Menteri Nasdem di Ratas
- Enam Kejadian Gempa Guncang Indonesia Rabu Dini Hari
- Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur Bank Indonesia, Berapa Jumlah Kekayaannya?
- 49 Siswa Madrasah Tewas Dalam Kecelakaan Kapal Terbalik di Pakistan
- Keluarga Mahasiswa UI Korban Kecelakaan Laporkan Polres Jaksel ke Ombudsman
Advertisement
Advertisement
