Advertisement
Mahfud MD: Mengapa Pemutaran Film G30S/PKI Diributkan?
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan menuju Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2015). - Antara/M Agung Rajasa
Advertisement
Haria jogja.com, JAKARTA — Menjelang 30 September, pembahasan tentang isu PKI selalu mencuat. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku heran dengan isu terkait dengan pemutaran film G30S/PKI atau Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia yang terus mengemuka.
"Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tdk ada yg melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di Youtube jg bs kapan sj, tak usah nunggu bln September. Semalam sy nonton lg di Youtube. Dulu Menpen Yunus Yosflyah jg tak melarang, tp tdk mewajibkan," cuitnya melalui akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (27/9/2020).
Advertisement
Mahfud menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak mewajibkan masyarakat menonton film tersebut, tetapi juga tidak melarangnya. Namun, sebagai pribadi, Mahfud mengaku sering menonton film yang sarat kontroversi tersebut sebagai sebuah karya sinematografi semata.
Terkait dengan kebenaran sejarah yang tersurat dalam film G30S/PKI, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyampaikan bahwa dirinya telah mengetahuinya karena pada 1965, dia telah berusia 8 tahun.
Isu terkait dengan film kontroversial itu kembali memanas setelah Gatot Nurmantyo dikabarkan menyebutkan bahwa pencopotan dirinya sebagai Panglima TNI karena berencana memutar kembali film tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
JPPI Sebut 5.360 Siswa Keracunan MBG hingga September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
Advertisement
