Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Pos Kesehatan Dipakai untuk Pilkada 2020

Harianjogja.com, JAKARTA - Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pos kesehatan baru terserap 21,1% atau sebesar Rp18,45 triliun dari pagu anggaran. Rp84,02 triliun. Selanjutnya, anggaran kesehatan akan digunakan untuk menjalankan protokol kesehatan di pilkada.

Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Raden Pardede mengakui penyebab belum maksimalnya serapan karena Kementerian Kesehatan mengucurkan dana setiap tiga bulan sekali.

BACA JUGA: Pasien Covid-19 di Indonesia yang Meninggal Hampir 10.000

“Berdasarkan data-data tersebut, Kementerian Kesehataan akan mengucurkan anggaran kesehatan lebih cepat lagi di bulan Oktober dan Desember dalam jumlah besar,” katanya dalam diskusi virtual, Rabu (23/9/2020).

Raden menjelaskan anggaran kesehatan tersebut akan digunakan juga untuk menjalankan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Wilayah yang masuk zona merah akan menjadi prioritas utama.

“Perhatian kedelapan daerah ini dilakukan sekarang yaitu testing, tracing, dan pengadaan daripada tempat perawatan. Ada beberapa daerah yang mengalami tekanan yang sangat besar dengan tingkat infeksi tinggi,” jelasnya.

BACA JUGA: Covid-19: Diminta Batasi Mobilitas seperti Maret Lalu, Ini Respons Pemda DIY

Akan tetapi Raden belum merinci berapa anggaran yang akan dikucurkan untuk kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada.

Total anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 meningkat seiring dengan adanya pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pilkada yang semula Rp15,23 triliun dan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) naik menjadi Rp20,46 triliun akibat adanya kebutuhan protokol kesehatan.

BACA JUGA: Puskesmas Tutup karena Covid-19, Dinkes Jogja Larang Nakes Makan Sambil Ngobrol & Foto Bareng

Dari total tersebut, sebanyak Rp15,23 triliun itu dianggarkan dengan APBD, untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan

“Sudah direalisasi, ini posisi sampai awal September, adalah Rp14,2 triliun atau 93,2 persen dan sedang dalam tahap pencairan lagi lainnya Rp1,025 triliun dari APBN,” ujar Sri Mulyani menjawab pertanyaan tentang pilkada serentak dalam konferensi APBN Kita, Selasa (22/9/2020).

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia