Advertisement
Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Pos Kesehatan Dipakai untuk Pilkada 2020
Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pos kesehatan baru terserap 21,1% atau sebesar Rp18,45 triliun dari pagu anggaran. Rp84,02 triliun. Selanjutnya, anggaran kesehatan akan digunakan untuk menjalankan protokol kesehatan di pilkada.
Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Raden Pardede mengakui penyebab belum maksimalnya serapan karena Kementerian Kesehatan mengucurkan dana setiap tiga bulan sekali.
Advertisement
BACA JUGA: Pasien Covid-19 di Indonesia yang Meninggal Hampir 10.000
“Berdasarkan data-data tersebut, Kementerian Kesehataan akan mengucurkan anggaran kesehatan lebih cepat lagi di bulan Oktober dan Desember dalam jumlah besar,” katanya dalam diskusi virtual, Rabu (23/9/2020).
Raden menjelaskan anggaran kesehatan tersebut akan digunakan juga untuk menjalankan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Wilayah yang masuk zona merah akan menjadi prioritas utama.
“Perhatian kedelapan daerah ini dilakukan sekarang yaitu testing, tracing, dan pengadaan daripada tempat perawatan. Ada beberapa daerah yang mengalami tekanan yang sangat besar dengan tingkat infeksi tinggi,” jelasnya.
BACA JUGA: Covid-19: Diminta Batasi Mobilitas seperti Maret Lalu, Ini Respons Pemda DIY
Akan tetapi Raden belum merinci berapa anggaran yang akan dikucurkan untuk kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada.
Total anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 meningkat seiring dengan adanya pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pilkada yang semula Rp15,23 triliun dan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) naik menjadi Rp20,46 triliun akibat adanya kebutuhan protokol kesehatan.
BACA JUGA: Puskesmas Tutup karena Covid-19, Dinkes Jogja Larang Nakes Makan Sambil Ngobrol & Foto Bareng
Dari total tersebut, sebanyak Rp15,23 triliun itu dianggarkan dengan APBD, untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan
“Sudah direalisasi, ini posisi sampai awal September, adalah Rp14,2 triliun atau 93,2 persen dan sedang dalam tahap pencairan lagi lainnya Rp1,025 triliun dari APBN,” ujar Sri Mulyani menjawab pertanyaan tentang pilkada serentak dalam konferensi APBN Kita, Selasa (22/9/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
Advertisement
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Advertisement
Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement
