Advertisement
Jokowi Minta BPK Serius Kawal Anggaran Penanganan Covid-19
Presiden Joko Widodo saat membukasidang kabinet paripurna untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9 - 2020) - Youtube Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan amanat untuk mengawal anggaran penanganan Covid-19.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap lembaga ini memiliki frekuensi yang sama dalam rangka menemukan cara terbaik untuk memulihkan kesehatan dan perekonomian masyarakat.
Advertisement
BACA JUGA : Anggaran Penanganan Covid-19 di Bantul Rp140 Miliar
“Saya harap setiap pemeriksa memiliki frekuensi yang sama, untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara,” katanya dalam pidato pembukaan Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pandemi, Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Jokowi menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah dari pusat hingga daerah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian. Setiap keputusan juga harus diambil dengan cepat dan dieksekusi dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dia mencontohkan upaya yang telah dilakukan dalam bidang perekonomian, seperti pengadaan bantuan sosial sembako dan uang tunai untuk menyelamatkan masyarakat yang tiba-tiba menganggur.
BACA JUGA : Refocusing Anggaran Pemda DIY untuk Tangani Covid-19
“Bantuan untuk UMKM, subsidi gaji, dan restrukturisasi kredit juga harus dilakukan secara cepat. Semua ini dilakukan agar kondisi perekonomian tidak semakin terpuruk dan kegiatan perekonomian masyarakat masih bisa berjalan,” kata Jokowi.
Sementara itu, terkait kesehatan pemerintah telah bergerak cepat menyiapkan rumah sakit darurat, rumah sakit rujukan, alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Pada waktu yang sama pemerintah juga harus menggerakan aparat untuk mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
Semua itu, jelasnya, harus dilakukan dengan cara yang cepat, dengan prosedur yang sederhana, demi keselamatan masyarakat.
"Keselamatan masyarakat lebih utama daripada prosedur yang berbelit-belit yang kita buat sendiri, yang sudah waktunya harus kita rombak,” jelas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
