Pemerintah Lakukan Pemetaan Model Kurikulum Pesantren Mencakup 7 Fungsi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Agama mulai melakukan pemetaan model kurikulum pondok pesantren yang meliputi sedikitnya tujuh fungsi. Terkait dengan hal itu, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag menyelenggarakan focus group discussion pemetaan model kurikulum pondok pesantren di Jakarta
Direktur PD Pontren Waryono mengungkapkan kurikulum memegang peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu, kurikulum setidaknya harus memiliki tujuh fungsi.
Advertisement
BACA JUGA : SEKOLAH 5 HARI : Madrasah Diniyah Bingung Tata Ulang
Pertama, fungsi kesesuaian. Menurutnya, kurikulum harus memiliki kesesuaian, yaitu sesuai dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan zaman. Misalnya fiqih toharoh, meskipun kitabnya memakai kitab safinah, harus sesuai dengan keadaan.
Kedua, fungsi integrasi. Kurikulum harus disesuaikan dengan konteksnya. Kurikulum harus bisa membantu mendekatkan pengetahuan santri dengan masyarakat.
"Kalau kurikulum tidak bisa membantu santri mengenali kebutuhan masyarakatnya, itu akan menjadikan santri terasing dan berpotensi menjadi eksklusif," kata Waryono sebagaimana dilansir laman resmi Kemenag pada Selasa (18/8/2020).
Ketiga, fungsi diferensiasi atau pembeda. Dia menyatakan kurikulum harus mengakomodasi spesialisasi keilmuan kiai. “Ini memang beda, tapi hal demikian justru bisa menjadi kekhasan pesantren."
Keempat, lanjut Waryono, fungsi menyiapkan santri untuk bisa berkiprah dan hidup di tengah masyarakat. Jadi, kurikulum harus membantu santri mempersiapkan diri sebelum terjun ke masyarakat.
Kelima, fungsi pemilihan. Santri bisa memilih kurikulum yang disediakan pesantren yang relevan dengan dirinya. Waryono menceritakan dahulu di banyak pesantren ada banyak kiai, sehingga santri bisa memilih mau ikut mengaji ke tempat kiai yang mana.
BACA JUGA : Pedoman Kesehatan bagi Santri Sebelum Kembali ke
Keenam, fungsi diagnostik. Dalam hal ini, kurikulum harus bisa mendiagnosa perubahan yang terjadi di masyarakat. "Pandemi corona mengajarkan kita agar lebih pintar beradaptasi dengan keadaan. Maka itu, kurikulum harus bisa mendiagnosa perubahan zaman agar santri bisa beradaptasi untuk bertahan hidup."
Ketujuh, fungsi dialogis. Kurikulum, menurutnya, harus mampu mendialekkan antara isi kitab yang ditulis pada abad 5 Hijriah dengan peristiwa yang terjadi sekarang.
Acara pemetaan kurikulum ini diikuti perwakilan 10 pesantren salaf yang ada di Jakarta dan Jawa Barat, serta para kasubdit di lingkungan Direktorat PD Pontren.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Angka Konsumsi Ikan oleh Masyarakat Bantul Masih Rendah
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Dugaan Suap ke Sahbirin Noor, KPK Periksa Empat Saksi
- Desk Pemberantasan Judi Online Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank
- Diskop UKM DIY Raih Juara III Kompetisi Sinopadik 2024 di Palangkaraya
- Ketua MPR: Presiden Prabowo Disegani Saat Tampil di G20 Paparkan Hilirisasi SDA
- BRIN Usulkan Pemanfaatan Data Satelit dan Kecerdasan Buatan untuk Penanganan Bencana
- Anies Baswedan Diprediksi Mampu Dongkrak Elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno
- Inggris Dukung Indonesia Tambah Kapal Tangkap Ikan
Advertisement
Advertisement