Advertisement
Awas, Aparat Terlibat Kasus Djoko Tjandra Bakal Dipidana

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah akan mengusut dan menindak sejumlah aparat yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra.
Mahfud menyebut para jenderal yang terlibat tidak hanya diberikan sanksi adminstratif melainkan juga sanksi pidana.
Advertisement
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD usai rapat terbatas dengan lima lembaga terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/7/2020).
Dalam kasus perburuan Djoko Tjandra, Mahfud meminta institusi terkait segera melakukan langkah yang lebih strategis.
“Para pejabat dan pegawai yang nyata-nyata dan nanti diketahui memberikan bantuan, ikut melakukan langkah kolutif dalam kasus Djoko Tjandra ini, banyak tindak pidana yang bisa dikenakan. Misal pasal 221, 263, dan sebagainya," kata Mahfud melalui keterangan resmi, Senin (20/7/2020).
Pekan lalu, Kapolri Jenderal Idham Aziz mencopot tiga jenderal bintang satu dan dua. Mereka diduga terlibat dalam kasus lolosnya buronan kelas kakap kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra.
Mereka yang dicopot adalah Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatan Kadiv Hubinter Polri, Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari Kakorwas PPNS Bareskrim Polri.
Di sisi lain, Mahfud MD mengapresiasi langkah yang telah diambil Polri dalam melakukan tindakan terhadap aparat yang terbukti terlibat. Mahfud berharap agar tidakan tegas juga dilakukan di institusi lain jika tebukti ada oiknum yang melakukan pelanggaran terkait kasus Djoko Tjandra.
“Kalau ada yang terlibat di situ, tindakan displin, penjatuhan sanksi disiplin, administratif segera diberlakukan lalu dilanjutkan ke pidananya, jangan berhenti di disiplin, kalau hanya disiplin kadang dicopot dari jabatan, tiba-tiba dua tahun lagi muncul jadi pejabat, padahal melakukan tindak pidana. Oleh karena itu Polri supaya meneruskan," terang Mahfud.
Dalam rapat terbatas tersebut hadir sejumlah instansi, yaitu Kementerian Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI), Kementerian Hukum dan Ham diwakili Dirjen Imigrasi, Kejaksaan Agung diwakili JAM Pidsus, Mabes Polri diwakili Kabareskrim, dan Badan Intelijen Negara diwakili Deputi I BIN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement

Jadwal KA Bandara YIA dan KA Bandara YIA Xpress, 19 September 2025
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement