Advertisement
MPR: Didukung Anggaran Besar, Pemerintah Harusnya Bisa Tekan Laju Covid-19
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarif Hasan menilai Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19.
“Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah," ujar Syarif dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (19/7/2020).
Advertisement
BACA JUGA : Dilakukan Saat Pandemi Covid-19, Seperti Ini Proses
Menurut Syarif, pemerintah seharusnya bisa lebih optimal dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, terlebih, DPR telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan APBN-P 2020 yang di dalamnya memuat perubahan anggaran yang sangat besar untuk penanganan Pandemi Covid-19.
Namun, pada kenyataannya, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Bahkan, pada Sabtu (18/7/2020), Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia melampaui China.
Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di China, pada Sabtu (18/7/2020), sebanyak 83.644 kasus, sementara di Indonesia jumlahnya mencapai 84.882 kasus.
BACA JUGA : Kasus Melonjak, Penanganan Covid-19 di Surabaya Raya
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong Pemerintah agar lebih fokus dalam upaya menghambat laju penyebaran Covid-19, salah satunya dengan bekerja lebih keras dalam menyalurkan anggaran penanganan Covid-19 secara maksimal dan terarah.
“Lebih baik lebih fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya. Fakta kini Covid-19 semakin tinggi memecahkan rekor tertinggi sementara ekonomi juga terpuruk," ujar Syarif.
Lebih lanjut, dia juga menekankan agar Pemerintah menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokoler kesehatan. Menurut dia, banyaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokoler kesehatan.
"Hal ini tentu penyebabnya adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, sehingga Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan tegas dalam implementasi normal baru”, kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Ini Komitmen Budiman Sudjatmiko
- Kementerian Agama di Bawah Presiden Prabowo Kini Tidak Lagi Mengelola Jemaah Haji
- Prabowo Lantik Tujuh Penasehat Khusus Presiden, Ada Wiranto, Luhut, Terawan hingga Dudung Abudrachman
- Berikut Tujuh Utusan Khusus Presiden yang Dilantik Prabowo, Hari Ini
- Profil Romo HR Muhammad Syafii, Politisi Gerindra yang Dilantik Menjadi Wakil Menteri Agama di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran
Advertisement
Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Gunungkidul Baru Mencapai 23%
Advertisement
Menengok Lagi Kisah Ribuan Prajurit Terakota Penjaga Makam Raja di Xian China
Advertisement
Berita Populer
- Profil Veronika Tan, Wamen PPPA di Kabinet Prabowo
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Kaji Ulang Kurikulum Merdeka, UN hingga PPDB
- Layangkan Surat ke PBB, Iran Tuding Amerika Serikat Terlibat Rencana Serangan Israel ke Negaranya
- Kemenkominfo Berubah Menjadi Kemenkomdigi, Meutya: Percepat Transformasi Digital
- Bantuan Kemanusiaan Masyarakat Indonesia untuk Palestina Tiba di Yordania
- Profil Romo HR Muhammad Syafii, Politisi Gerindra yang Dilantik Menjadi Wakil Menteri Agama di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran
- Hari Ini, Prabowo Melantik Utusan Khusus Presiden, hingga Staf Khusus Presiden, Berikut Nama-namanya
Advertisement
Advertisement