MPR: Didukung Anggaran Besar, Pemerintah Harusnya Bisa Tekan Laju Covid-19

Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarif Hasan menilai Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19.

“Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah," ujar Syarif dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (19/7/2020).

BACA JUGA : Dilakukan Saat Pandemi Covid-19, Seperti Ini Proses

Menurut Syarif, pemerintah seharusnya bisa lebih optimal dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, terlebih, DPR telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan APBN-P 2020 yang di dalamnya memuat perubahan anggaran yang sangat besar untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Namun, pada kenyataannya, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Bahkan, pada Sabtu (18/7/2020), Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia melampaui China.

Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di China, pada Sabtu (18/7/2020), sebanyak 83.644 kasus, sementara di Indonesia jumlahnya mencapai 84.882 kasus.

BACA JUGA : Kasus Melonjak, Penanganan Covid-19 di Surabaya Raya 

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong Pemerintah agar lebih fokus dalam upaya menghambat laju penyebaran Covid-19, salah satunya dengan bekerja lebih keras dalam menyalurkan anggaran penanganan Covid-19 secara maksimal dan terarah.

“Lebih baik lebih fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya. Fakta kini Covid-19 semakin tinggi memecahkan rekor tertinggi sementara ekonomi juga terpuruk," ujar Syarif.

Lebih lanjut, dia juga menekankan agar Pemerintah menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokoler kesehatan. Menurut dia, banyaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokoler kesehatan.

"Hal ini tentu penyebabnya adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, sehingga Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan tegas dalam implementasi normal baru”, kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara