Advertisement
Respons Fahri Hamzah saat Disorot karena Punya Bisnis Lobster
Fahri Hamzah - ANTARA/Aprillio Akbar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjadi sorotan karena memiliki bisnis lobster. Kabar itu mencuat di tengah polemik soal kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka keran ekspor benih lobster.
Padahal, ekspor benih lobster sebelumnya sempat dilarang pada masa KKP masih dipimpin oleh Susi Pudjiastuti.
Advertisement
Dalam cuitanya di akun twitternya @Fahrihamzah, fahri yang merupakan politikus ini mengaku bahwa bisnis lobster bukanlah hal yang baru baginya. Pasalnya, bisnis tersebut telah dijalankan oleh keluarganya sejak lama.
“Saya bukan orang baru, karena kami orang pesisir, saya dulu menghindari terjun langsung karena menjabat. Tidak etis saja. Tapi keluarga saya juga keluarha nelayan dan petambak udang dan ikan… lobster bukan dunia baru. saya paham peta,” tulis Fahri Hamzah dalam akun twitternya, Minggu (5/7/2020).
Meskipun demikian, Fahri mengaku baru terjun terlibat dalam bisnis tersebut setelah tak lagi berada di posisi sebagai pejabat. Dia mengaku menjadi pebisnis setelah pensiun di pemerintahan sejak 1 Oktober 2019.
“Kuliah di FEUI lalu hampir 20 tahun kerja pemerintahan… sekarang bisnis boleh dong,” ujarnya.
Dalam cuitannyam Fahri pun menjelaskan bahwa untuk menjalankan usahanya dia memilih melakukannya di kampung halamannya yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB). Alasannya, agar memiliki efek terhadap pembangunan daerah.
“Dulu saya mendorong pembangunan pakai dana swasta apa salahnya?” tulis Fahri.
Fahri juga mengaku bahwa dia membutuhkan kemitraan dengan teman-teman investor dalam dan luar negeri untuk bisnis. Tak hanya memiliki bisnis di sektor kelautan, dia juga mengaku berbisnis di sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata.
Kuliah di FEUI lalu hampir 20 tahun kerja pemerintahan...sekarang bisnis boleh dong..? https://t.co/1HLQZuXtMC
— #2020ArahBaru (@Fahrihamzah) July 5, 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
