Advertisement
Aturan Kurang Tegas, Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Corona
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) menyebut publik tidak puas terhadap kinerja pemerintah baik di tingkat pusat hingga kabupaten/kota dalam penanganan virus Corona (Covid-19).
Hal tersebut diketahui melalui survei yang dilakukan pada 20-27 Mei 2020 dan melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi.
Advertisement
Juru Bicara LKSP Hafidz Muftisany menjabarkan 74,65 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat, sementara yang menyatakan puas hanya 25,35 persen. Sebanyak 58,33 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah provinsi dan 58,67 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintah kabupaten/kota.
Jika dilihat dari hasil survei tersebut, Hafidz mengatakan lebih dari 50 persen publik tidak puas dengan penanganan virus Corona yang dilakukan pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. “Mayoritas alasan publik menyatakan tidak puas karena ketidaktegasan aturan, kurang koordinasi antarinstansi dan kurang terbuka dari sisi informasi," ujarnya melalui siaran pers, Jumat (3/7/2020).
Hafidz mengatakan survei ini menggunakan metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.
Sementara itu, dalam survei ini, DKI Jakarta menempati tingkat pertama dalam kepuasan publik skala provinsi. Sebanyak 79,52 persen menyatakan puas dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan Anies serta jajarannya. Disusul dengan Nusa Tenggara Barat sebanyak 79,17 persen, Papua 77,78 persen, Sumbar 73,33 persen, dan Babel 72,73 persen.
Kepuasan kata Hafidz didominasi mempertimbangkan semua dampak kebijakan, melindungi semua kelompok, menata informasi agar tidak panik, menampung/ tindak-lanjut keluhan warga, dan bertindak lebih cepat.
Direktur Eksekutif InMind Institute Yon Mahmudi menilai wajar ada tren penurunan kepuasan publik terhadap penanganan Covid-19 karena tidak satupun negara siap menghadapi pandemi ini. Namun dia sepakat terjadinya ketidaksinkronan antar instansi yang menyebabkan kepuasan publik terhadap pemerintah menurun.
"Tidak diserahkannya penanganan Covid-19 ke otoritas kesehatan seperti halnya negara lain kemudian membuat penanganan Covid dipandang tidak fokus dalam indikator kesehatan sebagai indikator utama penanganan Covid-19," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Revisi Kebijakan Tarif Batas Atas dan Bawah Harga Tiket Pesawat Kembali Digodog
- Pengembang Australia Pacu Pengembangan Properti Rendah Emisi Karbon
- Jelang 100 Hari, Prabowo Pimpin Rapat Paripurna Kabinet Merah Putih
- SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
- SEMARAK SATU DASAWARSA BAPERKA Merayakan Dekade Perawatan Perkeretaapian
- Pilkada untuk Siapa?
- Sinyal dari Pidato Prabowo
Berita Pilihan
- Kritik Muhammadiyah soal Wacana Pemberian Izin Tambang ke Perguruan Tinggi dan UKM
- Direncanakan Jadi Ibu Kota Politik, Pembangunan IKN Masih Butuh Rp48,8 Triliun
- Laporan Harta Kekayaan Kabinet Prabowo, Ada yang Mencapai Rp5,4 Triliun
- Mitra Makan Bergizi Gratis Hanya Bisa Daftar lewat Web Resmi, Lainnya Dipastikan Bodong
- Gebrakan Trump Seusai Dilantik, Langsung Tarik AS Keluar dari WHO
Advertisement
Advertisement
Kedai Fransis Pizza: Dibuka Singkat, Bisa Menikmati Pizza di Teras Rumah
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Harun Masiku, KPK Panggil Kepala Biro KPU
- Tidak Ada Libur Sebulan Penuh untuk Anak Sekolah Selama Ramadan, Ini Rincian Jadwalnya
- Tanggul Jebol, Polres Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Ruas Jalan Grobogan-Semarang
- Mitra Makan Bergizi Gratis Hanya Bisa Daftar lewat Web Resmi, Lainnya Dipastikan Bodong
- Ini Penyebab Gempa Taiwan Berkekuatan Magnitudo 6,4
- Longsor di Petungkriono, 11 Orang Tertimbun Meninggal Tertimbun Tamah
- Laporan Harta Kekayaan Kabinet Prabowo, Ada yang Mencapai Rp5,4 Triliun
Advertisement
Advertisement