Advertisement
Jokowi Ancam Reshuffle, Fadli Zon: Kalau Menhan Sudah Cocok di Tempatnya
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR,Fadli Zon (kiri) mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden 2019 di TPS 041, Kampung Curug, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, (17/4/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo membuka opsi reshuffle kabinet jika tidak ada perbaikan kinerja di tengah krisis akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Namun, hingga saat ini belum ada informasi apapun terkait nama-nama menteri yang berpotensi terdampak reshufle.
Advertisement
Ketika ditanya terkait hal tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon menjawab dengan berseloroh.
"Kalau itu gampang saja jawab, bukan Menteri Pertahanan [Prabowo] kelihatannya. Kalau menteri pertahanan sudah cocok di tempatnya, kalau yang lain saya kira masih bisa diutak-atik," ujarnya dalam sebuah diskusi daring pada Senin (29/6/2020).
Selain itu, Fadli juga menilai pidato 'omelan' presiden bisa bermata dua. Pertama, presiden memang mau mengimbau menteri-menterinya untuk menyadari bahwa diperlukan persamaan persepsi adalam situasi krisis.
"Atau pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk membuat sebuah orkestra yang baik karena pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi presiden," jelasnya.
Pidato 'mengomel' Presiden Jokowi dalam Sidang Paripurna Kabinet pada 18 Juni 2020 kini hangat dibincangkan publik. Pasalnya, sang presiden tampak kesal dan memarahi para menteri karena kinerjanya yang dinilai tidak maksimal di tengah pandemi.
Seperti diketahui, sebuah video berisi tayangan Sidang Kabinet Paripurna menujukkan Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras kepada jajaran menteri kabinet dalam penanganan wabah Covid-19.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihelat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2020) itu, presiden bahkan menyebut opsi reshuffle kabinet jika para menteri tak memiliki sense of crisis.
Video rapat internal berisi arahan Presiden Jokowi itu baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (28/6/2020). Sidang kabinet paripurna tersebut merupakan yang pertama kalinya digelar secara tatap muka setelah pengumuman pandemi Covid-19 pada medio Maret 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
