Advertisement
Penyaluran Anggaran Penanganan Covid-19, Mahfud MD: Kami Minta Diawasi
Ilustrasi uang. - Bisnis/ Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memimpin rapat para menteri dan jajaran terkait untuk memastikan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 telah terlaksana secara baik.
"Kami memastikan kebijakan pemerintah tentang penanggulangan COVID-19 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia," ujar Mahfud MD dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin (29/6/2020).
Advertisement
BACA JUGA : Anggaran Penanganan Covid-19 di Bantul Rp140 Miliar
Hadir dalam rapat yang berlangsung di Ruang Bima, Kantor Kemenko Polhukam itu, antara lain Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz, dan jajaran kementerian atau lembaga terkait.
Menurut Mahfud, pertemuan tersebut membahas langkah cepat pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta langkah-langkah penegakan hukum.
Pertemuan tersebut, kata dia, juga memastikan terkait anggaran yang disediakan oleh negara melalui prosedur-prosedur yang sah, dan dipergunakan dengan benar, serta tepat sasaran.
BACA JUGA : Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di DIY Masih Minim
"Kami minta diawasi. Untuk itu, kami mengundang KPK, Jaksa Agung, Kapolri, dan lain-lain. Karena kami ingin secara hukum ini benar, cepat dan tidak menghambat," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pula.
Mahfud menambahkan penegakan hukum tetap harus dilakukan dengan berlandaskan pada kepentingan untuk membangun dan kepentingan kesejahteraan rakyat.
"Kami juga menegaskan bahwa perang terhadap korupsi harus tetap dilakukan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
