Bedah Buku Ekowisata Dorong Wisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
Pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengelola destinasi.
Subardi dalam rapat kerja bersama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, Rabu (24/6/2020)./Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA—Upaya memajukan sektor pariwisata sebagai tumpuan ekonomi wisata (ekowisata) masih tersendat. Salah satu faktornya karena manajemen pariwisata yang berjalan parsial. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR F-Nasdem, Subardi saat rapat kerja bersama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, Rabu (24/6/2020).
Rapat membahas penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada ITDC sebagai perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pengembangan dan manajemen pariwisata nasional.
Di kesempatan ini, Subardi mendesak keseriusan ITDC.
“Integtasi wisata masih bermasalah. Saya contohkan di Gunungkidul. Pantai selatan sepanjang 85 km hingga saat ini belum dikelola maksimal. Belum ada skema masterplan yang terintegrasi. Ini bisa menghambat potensi wisata, bahkan memicu tumbuhnya spekulan wisata, yakni investor nakal yang ingin meraup keuntungan semata," tegasnya.
Subardi mendorong ITDC dengan aset perusahaan senilai Rp3triliun membuat program tematik dalam wisata. Misalnya tema heritage terintegrasi dengan wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, dll. Tema nature bisa mengintegrasikan Pantai Gunungkidul, Gunung Merapi, Kawah Kalibiru, Bukit Menoreh dll. Ada juga tema budaya seperti Kraton, Tugu, dan Malioboro. Tema-tema baru seperti wisata urban perlu digarap sungguh-sungguh.
“Fungsi manajemen dan koordinasi yang dimiliki ITDC bisa mempercepat program wisata tematik. Kalau tema ini terbentuk, industri wisata di DIY akan bergerak pesat. Promosi wisata akan terbangun dengan sistem auto, yakni wisatawan yang datang berperan sebagai agen wisata. Inilah konsep infratsruktur wisata yang belum maksimal,” ujar politikus asal Jogja ini.
Rapat kali ini memutuskan tindak lanjut PMN akan dibahas bersama menteri terkait. Namun, Subardi menegaskan program integrasi wisata menjadi prasyarat agar PMN disetujui oleh fraksinya.
“Semangat yang kami bangun adalah ekowisata berbasis masyarakat. Segala keuntungan dari kemajuan wisata harus kembali kepada masyarakat, bukan kepada segelintir pemilik modal. Harapannya taraf hidup masyarakat meingkat, masyarakat semakin maju dan produktif,” kata dia. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengelola destinasi.
DPRD Sleman mendorong kolaborasi Pemkab dan perbankan untuk memperkuat modal UMKM agar berkembang dan mampu menjangkau pasar ekspor.
KSPI dan Partai Buruh menolak UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta. Mereka meminta revisi menjadi Rp6,21 juta dan menyiapkan langkah hukum.
SIM Keliling Jogja Sabtu 21 November 2026 hadir di Alun-Alun Kidul pukul 19.00 WIB hingga 21.00 WIB. Simak jadwal dan syarat perpanjangan SIM.
Berjualan secara daring kini tidak harus diawali dengan memiliki produk sendiri atau menyewa tempat usaha. Masyarakat bisa memanfaatkan program afiliasi.
REI DIY menyoroti tekanan sektor properti akibat kenaikan BI Rate setelah perizinan lahan yang terganjal moratorium LSD mulai terbuka.