Subardi Desak Integrasi Wisata DIY Digarap Maksimal

Harianjogja.com, JOGJA—Upaya memajukan sektor pariwisata sebagai tumpuan ekonomi wisata (ekowisata) masih tersendat. Salah satu faktornya karena manajemen pariwisata yang berjalan parsial. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR F-Nasdem, Subardi saat rapat kerja bersama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, Rabu (24/6/2020).

Rapat membahas penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada ITDC sebagai perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pengembangan dan manajemen pariwisata nasional.

Di kesempatan ini, Subardi mendesak keseriusan ITDC.

“Integtasi wisata masih bermasalah. Saya contohkan di Gunungkidul. Pantai selatan sepanjang 85 km hingga saat ini belum dikelola maksimal. Belum ada skema masterplan yang terintegrasi. Ini bisa menghambat potensi wisata, bahkan memicu tumbuhnya spekulan wisata, yakni investor nakal yang ingin meraup keuntungan semata," tegasnya.

Subardi mendorong ITDC dengan aset perusahaan senilai Rp3triliun  membuat program tematik dalam wisata. Misalnya tema heritage terintegrasi dengan wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, dll. Tema nature bisa mengintegrasikan Pantai Gunungkidul, Gunung Merapi, Kawah Kalibiru, Bukit Menoreh dll. Ada juga tema budaya seperti Kraton, Tugu, dan Malioboro. Tema-tema baru seperti wisata urban perlu digarap sungguh-sungguh.

“Fungsi manajemen dan koordinasi yang dimiliki ITDC bisa mempercepat program wisata tematik. Kalau tema ini terbentuk, industri wisata di DIY akan bergerak pesat. Promosi wisata akan terbangun dengan sistem auto, yakni wisatawan yang datang berperan sebagai agen wisata. Inilah konsep infratsruktur wisata yang belum maksimal,” ujar politikus asal Jogja ini.

Rapat kali ini memutuskan tindak lanjut PMN akan dibahas bersama menteri terkait. Namun, Subardi menegaskan program integrasi wisata menjadi prasyarat agar PMN disetujui oleh fraksinya.

“Semangat yang kami bangun adalah ekowisata berbasis masyarakat. Segala keuntungan dari kemajuan wisata harus kembali kepada masyarakat, bukan kepada segelintir pemilik modal. Harapannya taraf hidup masyarakat meingkat, masyarakat semakin maju dan produktif,” kata dia. (*)