Tjahjo Kumolo Optimistis Ibu Kota Baru Terealisasi 2024

Konsep Ibu Kota Negara. - Antara
23 Juni 2020 07:57 WIB Rayful Mudassir News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mulai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo optimistis ibu kota baru akan terealisasi sesuai target semula pada 2024.

Dia menuturkan hingga kini kementerian telah mempersiapkan roadmap untuk perpindahan aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian lembaga ke Kalimantan Tmur.

“Kami sudah persiapkan roadmap untuk perpindahan ASN di kementerian lembaga di rencana ibu kota baru nanti yang saya cukup optimis 2024 akan bisa terlaksana,” katanya saat webinar, Senin (22/6/2020).

Selain itu, KemenPANRB menargetkan penyederhanaan struktur birokrasi di kementerian lembaga hingga Pemerintah Daerah dapat selesai pada Desember 2020.

Saat ini kata dia, hanya sekitar 60% dari total instansi pemerintah serta kementerian dan lembaga yang telah telah melakukan reformasi birokrasi.

“Dalam konteks penyederhanaan birokrasi setingkat eselon tiga samoai empat harus kita cermati secara bersama. 60 persen sudah selesai inventarisasi penyederhanaan jabatan struktural ke fungsional,” ujarnya.

“Diharapkan Desember sudah selesai secara keseluruhan sehingga tahapan berikutnya nanti ada sejumlah hal yang harus diperbaiki termasuk tunjangan kinerja, tunjangan intensif dan lainnya,” tuturnya.

Dalam skenario yang ditetapkan pemerintah pada Januari lalu, sedikitnya 118.513 pegawai negeri sipil akan dipindahkan ke ibu kota Negara. Mereka berasal dari 116.157 PNS pusat berusia hingga 45 tahun dan 2.536 dari pejabat struktural.

Pemerintah juga mengutamakan pemindahan bagi berbagai instansi seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, sekretariat lembaga negara, sekretariat negara, Setkab, TNI, Polri, BIN hingga Kejaksaan Agung.

Semula Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan gedung pemerintahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim dilakukan pada 2020.

Namun, saat pandemi Covid-19 mulai meluas di Indonesia, pemerintah tidak lagi membahas rencana tersebut. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut komunikasi dengan investor IKN tetap berjalan.

Sumber : Bisnis.com