Advertisement
Disetujui Kemendagri, Anggaran Pilkada 2020 Tambah Rp5,1 Triliun, Ini Penggunaannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 akan ditambah senilai Rp5,1 triliun untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara pemilu dan pemegang hak suara. Penambahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Memang ada permintaan tambahan dana untuk 276.000 menjadi 374.000 TPS (Tempat Pemungutan Suara) ditambah APD dengan mengambil model Korea Selatan yang melakukan pemilu legislatif di puncak pandemi,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam video conference dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Advertisement
Tito mengatakan saat ini anggaran pilkada serentak yang masih tersedia sebesar Rp9,1 triliun. Sebenarnya anggaran yang telah disiapkan untuk pelaksanaan pilkada di 270 daerah sekitar Rp15 triliun.
Namun, saat ini sudah digunakan sebagian untuk menjalankan 5 tahapan dari 15 tahapan pilkada serendak 2020. "Lebih kurang anggaran yang telah terpakai untuk lima tahapan sebesar Rp5 triliun," kata Tito.
Baca juga: Mendes PDTT: Penyaluran Cepat BLT Dana Desa Terhambat Salah Satunya oleh Bank
Mendagri pun memastikan bahwa dana tersebut telah dibekukan dan tidak akan dialokasikan untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Dengan demikian, dia memastikan pemilihan umum tersebut akan tetap berlangsung, baik tahun ini atau tahun depan.
Seperti diketahui, begitu memasuki masa pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pilkada.
“Dengan ada penundaan itu, Menkeu dan Mendagri langsung mengeluarkan aturan untuk anggaran [yang tersisa], Rp9,1 triliun untuk tahapan selanjutnya di-freeze [dibekukan], tidak boleh digunakan, termasuk untuk Covid-19,” jelasnya.
Tito menjelaskan anggaran pilkada harus dijaga karena agenda politik 270 daerah harus tetap berjalan. Pemerintah pusat menginginkan kepala daerah dengan legitimasi kuat karena telah dipilih langsung oleh masyarakat.'
Baca juga: Ratusan Miliar Duit Ganti Rugi Tanah Kampus UIN Jogja di Pajangan Belum Dibayar
“Bukan Plt. atau pejabat sementara, terutama oleh Kemendagri,” kata Tito.
Selain itu, Tito mengatakan bahwa secara total anggaran khusus jaring pengaman sosial untuk daerah sebesar Rp27,84 triliun. Selain itu daerah juga masih memiliki, secara akumulasi nasional, Rp23 triliun dari pos anggaran belanja tidak terduga.
Pos anggaran belanja tidak terduga itu dapat digunakna untuk penanganan bencana, termasuk Covid-19.
“Kita tahu bicara Covid itu satu kesehatannya, kedua bicara social safety net, ketiga masalah bagaimana membuat ekonomi survive,” jelas Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement

Polda DIY Sebut Kerugian Akibat Demonstrasi Capai Rp28 Miliar
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Cilacap Dini Hari Ini
- Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
- 7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
Advertisement
Advertisement