Advertisement
Firli: Korupsi dalam Bencana Itu Kejahatan Berat, Ancamannya Hukuman Mati
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindak tegas pelanggaran dan unsur koruptif yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan fokus KPK dalam penegakan hukum sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu pelaku penyelenggara negara atau aparat penegak hukum atau pihak terkait lainnya.
Advertisement
"Korupsi yang dilakukan pun menimbulkan kerugian negara atau keuangan negara. Apalagi jika korupsi dilakukan dalam situasi bencana, maka itu termasuk kejahatan berat dan ancaman hukumannya dengan hukuman mati," tegas Firli, dikutip Selasa (16/6/2020).
Pernyataan ini menanggapi ucapan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan penindakan hukum harus dilakukan dengan hati-hati. Jokowi mengatakan aparat penegak hukum tak asal menggigit para pejabat yang tak melakukan kesalahan dan justru menebar ketakutan kepada para pejabat yang tengah menjalankan tugasnya.
Firli mengatakan lembaga antirasuah selalu menggunakan pendekatan penindakan. Hal yang dimaksud adalah dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif sehingga menimbulkan kesadaran untuk taat dan patuh pada hukum.
"Kalau hanya menimbulkan rasa takut, maka para korupsi akan melakukan inovasi dan berkreasi untuk menemukan cara-cara modus operandi supaya tidak tertangkap. Pendekatan penindakan yang dilakukan tentunya juga profesional, akuntabel, berkeadilan, kepastian hukum, dan menjunjung tinggi HAM," kata Firli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan pesan penting kepada para penegak hukum di tengah upaya penanganan virus corona atau Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Jokowi berharap agar para penegak hukum, termasuk kepolisian dan KPK tidak menindak orang yang tak bersalah. Pasalnya, langkah itu dikhawatirkan justru menebar ketakutan kepada pihak terkait yang bertugas mengelola dan mengeksekusi anggaran penanganan Covid-19.
"Kepolisian, KPK, Kejaksaan, penyidik, PNS adalah penegak hukum, tetapi juga jangan gigit orang yang tidak salah. Jangan gigit yang tidak ada niatan, mens rea. Jangan menyebar ketakukan kepada pelaksana dalam menjalankan tugasnya," kata Presiden membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2020 melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/6/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Cek Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Bantul Sabtu 27 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement