Ditemukan Ratusan KK Ganda Penerima BLT Dana Desa di DIY

Ilustrasi kegiatan rapat secara virtual. - Harian Jogja/Sunartono.
13 Juni 2020 13:47 WIB Sunartono News Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah permasalahan ditemukan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang anggarannya bersumber dari dana desa. Selain belum semua desa melaporkan laporan pertanggungjawaban pencairan tahap pertama, ditemukan pula ratusan Kepala Keluarga (KK) ganda sebagai penerima BLT-DD.  

Selain itu keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD juga ada yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST) Kemensos, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Permasalahan itu terungkap dalam rapat secara virtual tentang pengawasan alokasi dana desa 2020 yang digelar oleh DPD RI DIY pada Kamis (11/6/2020) lalu.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY Slamet Tulus Wahyono menjelaskan, pihaknya menemukan adanya KPM yang terdata di beberapa program bantuan dobel. Baik terdata di BLT-DD, BST Kemensos, PKH atau Kartu Sembako. “Baik di PKH BLT-DD ini nama dengan nomer NIK/KK yang sama, harusnya kan tidak terjadi. Kalau sudah terdaftar di PKH, harusnya di BLT-DD tidak masuk lagi sebagai penerima, karena sudah dicover di PKH,” katanya.

Selain itu pada data penerima BLT-DD sendiri ditemukan ada ratusan penerima dengan data dobel. “Terdapat NIK [nomor induk kependudukan], nomor kartu keluarga ganda pada data penerima BLT-DD sebanyak 334 penerima,” ujarnya.

Secara umum data by name by address (BNBA) KPM penerima PKH, BST BLT-DD empat kabupaten di DIY total 617.020 KK, terdiri atas Bantul ada 194.216 KK yang terbagi dalam 18.199 KK penerima BLT-DD, 20.931 KK penerima BST dan 155.086 KK penerima PKH. Kemudian Sleman ada 170.326 KK yang terdiri atas penerima BLT-DD 13.219 KK, BST 30.778 KK, PKH sebanyak 126.329 KK, sedangkan Kulonprogo tercatat 57.352 KK dengan rincian BLT-DD sebanyak 6.161 KK, BST 20.824 KK, PKH sebanyak 30.367 KK. Gunungkidul tercatat total ada 195.126 KK terbagi dalam penerima BLT-DD ada 7.932 KK, BST 35.987 KK dan PKH 151.207 KK.

“Sampai dengan 31 Mei 2020 lalu, belum seluruh desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban BLT-DD tahap pertama sehingga bupati belum dapat menyusun laporan kompilasi pelaksanaan BLT-DD dan laporan konsolidasi belanja tak terduga,” ujarnya.

Kepala Desa Kedundang Temon Kulonprogo Abdul Rosyid tidak menampik adanya data ganda seperti disampaikan BPKP DIY tersebut. Pihaknya bahkan harus menggelar musyawarah desa (Musdes) berkali-kali karena data dari pemerintah pusat yang tidak valid dan berubah-ubah. “Ini dikeluhkan hampir sebagian besar kepala desa karena data yang terus berubah, harusnya musdes bisa sekali tetapi terpaksa harus digelar berkali-kali demi mendapatkan data yang valid,” katanya.

Anggota DPD RI Cholid Mahmud menyatakan sebenarnya institusi DPD RI telah mengingatkan kemungkinan adanya persoalan ini kepada Kementerian Keuangan sebelum bantuan dicairkan. Terutama berkaitan dengan data yang harus diupdate dari bawah sehingga valid dan tidak ganda. Berbagai keluhan terkait penyaluran BLT-DD di DIY akan menjadi catatan untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.

“Termasuk persyaratannya yang juga dinilai cukup berat dan beberapa kepala desa kesulitan menjelaskan kepada warganya,” katanya.