Komisi X Soroti Data Desil, BPS Diminta Tuntaskan 2 Minggu
Komisi X DPR RI meminta BPS memperbarui data desil maksimal dua minggu karena ketidaksesuaian data menghambat penyaluran bantuan.
Presiden Jokowi. /ANTARA FOTO-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden RI Joko Widodo menegaskan pelaksanaan sejumlah agenda-agenda strategis tidak boleh terhenti meski Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
"Pagi hari ini kita akan evaluasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi kita karena dampak Covid-19," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (29/5/2020).
"Walaupun saat ini kita sedang menghadapi pandemi. agenda-agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita yang jadi prioritas bagi kepentingan nasional tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan," ucapnya lagi.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Rapat Terbatas Evaluasi PSN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dampak Covid-19" yang diikuti Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Agenda-agenda strategis tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang mendasar lainnya yang penting bagi kehidupan rakyat kita, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, dan juga bidang kesehatan," ungkap Presiden.
Presiden pun menyebutkan sejumlah agenda yang harus tetap berjalan meski pemerintah saat ini juga sedang mencoba menahan laju penyebaran Covid-19.
"Misalnya, di bidang kesehatan, kita memiliki agenda besar, yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, dan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat yang ini harus terus kita kerjakan," ucap Presiden.
Pemerintah harus fokus menangani dan mengendalikan Covid. Akan tetapi, kata Presiden, agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan.
Presiden juga mencatat sejumlah proyek strategis nasional yang sangat penting bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat. Misalnya, program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reformasi agraria, perhutanan sosial, serta peremajaan perkebunan rakyat.
"Saya ingin pastikan program-program prioritas ini tetap berjalan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat," kata Presiden menegaskan.
Presiden Jokowi meminta para menterinya dapat menyelesaikan berbagai hambatan pelaksanaan program tersebut, khususnya terkait pembebasan lahan.
Data terakhir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat setidaknya 88 dari 223 proyek yang selesai dikerjakan di akhir 2019. Secara nilai, proyek yang selesai mencapai Rp421,1 triliun atau 10,06 persen dari total Rp4.183 triliun.
Adapun perinciannya, sebanyak 20 proyek selesai pada tahun 2016; 10 proyek pada tahun 2017; 32 proyek pada tahun 2018; dan 26 proyek pada tahun 2019. Pemerintah menargetkan proyek yang selesai pada tahun ini setidaknya bisa mencapai 144 dari 223 proyek. Secara nilai mencapai Rp815,2 triliun atau 19,48 persen dari total.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Komisi X DPR RI meminta BPS memperbarui data desil maksimal dua minggu karena ketidaksesuaian data menghambat penyaluran bantuan.
Prabowo menawarkan 138 blok migas eksplorasi Indonesia kepada investor Rusia, sekaligus membuka peluang kerja sama teknologi dan hilirisasi.
Pemkab Gunungkidul mengajukan 370 formasi pegawai 2026, terdiri dari 335 CPNS dan 35 PPPK, tetapi masih menunggu persetujuan pusat.
Pimpinan ponpes di Lombok Tengah divonis 14 tahun penjara dalam kasus kekerasan seksual dan diwajibkan membayar restitusi Rp111,44 juta.
Pabrik BYD di Subang berkapasitas 150.000 unit per tahun dan berpotensi menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja lokal.
Prabowo mendorong Danantara dan RDIF membiayai proyek investasi Indonesia-Rusia serta meminta I-EAEU FTA segera berlaku.