Advertisement
Pembiayaan Utang Indonesia Tembus Rp1.200 Triliun
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020). - Biro Pers dan Media Istana
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kebutuhan pembiayaan utang bertambah seiring dengan meningkatnya beban perekonomian dan beban anggaran.
Defisit APBN 2020 yang pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 ditetapkan melebar hingga Rp852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB dan angka ini kembali melebar hingga Rp1.028,5 triliun atau 6,27 persen dari PDB.
Advertisement
Dengan ini, ada pelebaran defisit anggaran sebesar Rp175,6 triliun dari yang telah dianggarkan sebelumnya.
Dari sisi pembiayaan utang neto, kebutuhannya meningkat dari Rp1.006,4 triliun pada Perpres No. 54/2020 menjadi Rp1.206,9 triliun, meningkat Rp200,5 triliun dibandingkan sebelumnya.
Peningkatan pembiayaan utang lebih tinggi dibandingkan peningkatan defisit anggaran oleh karena adanya tambahan pembiayaan investasi yang dianggarkan oleh pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tercatat, pembiayaan investasi meningkat dari Rp229,3 triliun pada Perpres No. 54/2020 menjadi Rp253,3 triliun pada outlook terbaru, meningkat Rp24 triliun.
Secara bruto, kebutuhan pembiayaan utang pun meningkat dari Rp1.439,8 triliun menjadi Rp1.633,6 triliun.
Pemerintah mencatat realisasi SBN hingga 20 Mei 2020 sudah mencapai Rp420,8 triliun dan penurunan GWM Perbankan serta PLM oleh telah membantu pembiayaan SBN hingga Rp110,2 triliun.
Dengan ini, kebutuhan pembiayaan bruto yang tersisa dan harus dipenuhi per Juni hingga Desember 2020 mencapai Rp990,1 triliun.
Akibatnya, rasio utang terhadap PDB pada 2020 diproyeksikan meningkat menjadi 37,6 persen, melonjak lebih tinggi dibandingkan rasio utang terhadap PDB pada 2019 yang hanya 30,2 persen.
Lebih lanjut, rasio utang terhadap PDB diproyeksikan masih terus tinggi pada 2023 dengan rasio mencapai 37,3-38,3 persen, sedangkan defisit anggaran dipastikan akan kembali di bawah 3 persen dari PDB sesuai dengan batasan pada UU Keuangan Negara. Pada 2023, defisit anggaran diproyeksikan kembali pada level 2,4-2,7 persen dari PDB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
Advertisement
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Advertisement
Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement
