Advertisement
Hoaks MUI Sebut Rapid Test sebagai Agenda PKI
Ilustrasi Dinas Kesehatan Pemkot Solo menggelar rapid test Covid-19 di pasar tradisional dan pasar modern, Jumat (22/5/2020). - JIBI/Solopos/Tro Rahayu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menegaskan informasi yang beredar di jejaring media sosial terkait dengan surat edaran rapid test Covid-19 sebagai modus operandi Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah hoaks.
“Surat edaran itu tidak benar alias hoaks,” kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat Muhammad Zaitun Rasmin melalui pesan tertulis kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Minggu (24/5/2020).
Advertisement
Dia menegaskan MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan seruan rapid tes atau tes cepat Covid-19 sebagai agenda PKI untuk menghabisi tokoh agama Islam baik di Indonesia maupun di negara Muslim lainnya.
*MUI SERUAN SIAGA 1* untuk jaga ulama dari bahaya laten komunis PKI
— PecintaIBHRS (@PecintaIBHRS) May 24, 2020
Apakah benar seruan ini berasal langsung dari MUI ?
Cc : @ustadtengkuzul pic.twitter.com/WWHjJkbEMF
Kendati demikian, dia enggan berkomentar lebih lanjut terkait dengan isi maupun langkah hukum dari MUI Pusat terkait dengan berita bohong yang sudah terlanjur tersebar di media sosial.
Seperti diketahui, surat edaran itu, memiliki kepala surat Majelis Ulama Indonesia. Dengan alamat kantor di Jalan Proklamasi No.51, Menteng, Jakarta Pusat.
“Kami serukan bahwa rencana Test Corona ini adalah modus operandi dari PKI atas perintah Negara Komunis China untuk menghabisi para tokoh agama Islam baik di Indonesia maupun di Negara Muslim lain,” begitu petikan salah satu kalimat dari surat tertanggal 3 April 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pasang Penghalang di Rel Kereta Api, Warga Dipolisikan PT KAI
Kasus LNG Pertamina: Hari Karyuliarto Minta Ahok Berhenti Obral Opini
KPK Bongkar Suap Kuota Haji Ratusan Ribu Dolar ke Pejabat Kemenag
Iran Tegaskan Siap Gunakan Seluruh Kekuatan Hukum Agresor
Advertisement
Kasus Chromebook: Aliran Rp809 Miliar Tak Tercatat di SPT Nadiem
Raup Investasi Rp401 Triliun dari Jepang, Seskab: RI Magnet Dunia
Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
Kemenko PM: Kasus Amsal Sitepu Ancaman Bagi Industri Kreatif Nasional
Advertisement
Gunung Semeru Erupsi 10 Kali Sehari, Kolom Abu Capai 600 Meter
Pemimpin Eropa Desak Penyelidikan Gugurnya Prajurit TNI
Langgar Aturan Pelindungan Anak, Meta dan Google Dipanggil Menkomdigi
Iran Tegaskan Tekad Balas Agresi AS dan Israel, Pastikan Tak Terulang
TNI Gugur di Lebanon, Menlu Sugiono Kecam Keras Serangan Israel
Advertisement
Rest Area Biang Macet Lebaran 2026, Kemenhub dan Jasa Marga Evaluasi
Berita Pilihan
Advertisement
Belanja Pegawai Dibatasi 30 Persen, DPRD Bantul Minta OPD Berbenah
Advertisement
Masuk Jepang Wajib JESTA 2026, Ini Biaya dan Cara Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Hasto-Wawan Apresiasi Penggerak Sampah Hingga UMKM
- Ini Penyebab Meninggalnya Tentara Indonesia di Lebanon
- Biaya Korban Ledakan SAL di Teras Malioboro Ditanggung Pengelola
- Pengakuan Pedagang Nuthuk Terungkap, Wisata Pantai Depok Terimbas
- Open House, Warga Rela Antre Demi Bersalaman dengan Sultan HB X
- Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
- Saluran Limbah Meledak di Teras Malioboro Jogja, Tiga Orang Terluka
Advertisement
Advertisement
