Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka Korupsi Tata Kelola MBG
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA - Kebijakan New Normal yang akan diterapkan pemerintah dinilai lebih efektif dibandingkan lockdown di masa pandemi Covid-19 ini. Sebab lockdown yang diterapkan di 25 negara berdampak buruk pada sektor ekonomi. Hal tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Tim Partisipasi Masyarakat Penanganan Pandemi Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Andrianto Purnawan.
"Dari 25 negara yang lockdown tidak ada yang kasusnya turun. Lockdown menyebabkan ekonomi macet. Tanpa lockdown saja sudah macet, apalagi lockdown," ungkap Andrianto di Kompleks Kepatihan Jogja, Jumat (22/05/2020) petang, dikutip dari Suara.com--jaringan Harianjogja.com.
Meski lebih efektif, pelaksanaan New Normal harus memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Sebab dibukanya pusat-pusat ekonomi bisa memicu kerumuman dan menjadi medium penularan Covid-19.
Berbagai fasilitas umum, termasuk pusat perbelanjaan harus menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Di antaranya menyediakan fasilitas cuci tangan dan handsanitizer, memberlakukan jaga jarak atau physical distancing serta mewajibkan pemakaian masker.
Masyarakat pun diminta mempunyai kesadaran pola hidup bersih dan sehat(PHBS). Dengan demikian perubahan paradigma kehidupan menuju New Normal dapat berjalan dengan baik.
"Walaupun saya tenaga medis, apakah mereka [tenaga medis lain]tidak memikirkan keluarganya cleaning service yang ada di sana (mal) dan lain-lain. Mereka butuh makan. Tidak apa-apa mall dibuka tapi perilaku hidup bersih dan sehat harus dijalankan. Yang penting jangan menyentuh hidung dan mata karena kita tidak tahu menyentuh benda yang abis disentuh siapa," jelasnya.
Andrianto menambahkan, bagi tenaga medis diharapkan mampu membawa pesan yang optimistis. Masyarakat tidak perlu dianggap masalah dan tenaga medis yang harus menyelesaikan masalah. Sebab tenaga medis merupakan bagian dari tim penanganan Covid-19. Laiknya di medan perang, mereka adalah perajuritnya.
"Apa mungkin tentara masang spanduk kasihanilah kami ya seneng musuhnya. Jadi tagline yang harus muncul seperti kami siap garda terdepan menangani Covid-19. Mari kerjasama melawan Covid-19 bukan sesuatu yang menakutkan," ungkapnya.
Yang tak kalah penting, lanjutnya adalah mengubah stigma pasien Covid-19 di masyarakat. Pasien yang sudah sembuh jangan sampai dikucilkan.
"Pasien Covid-19 selama sehat sembuh itu bagian dari masayarakat. Dukung mereka yang sakit supaya stresnya berkurang,” paparnya.
Sementara Sekda DIY, Baskara Aji mengungkapkan semua pihak diharapkan mulai beradaptasi dengan New Normal. Diantaranya memperhatikan protokol kesehatan.
"Dari kajian epidemiologi, virus Covid-19 ini tidak akan hilang. Karenanya mulai minggu depan kita siapkan SOP," ungkapnya.
Contohnya di sektor pendidikan, kebijakan New Normal di bidang itu diubah. Kalau biasanya satu rombongan belajar 20 orang di satu kelas maka nanti akan dikurangi.
Sedangkan di sektor pariwisata dan ekonomi, pelaku wisata harus menyiapkan protokol kesehatan. Misalnya satu kawasan hanya boleh didatangI 100 orang, maka orang ke 101 harus antri.
"Harus bergantian, ada protokolnya sesuai SOP," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Riset McKinsey memproyeksikan 41 juta permintaan pekerjaan hingga 2035, meski otomatisasi dapat menekan 36 juta posisi di AS.
V BTS resmi menjadi Global Brand Ambassador Nothing. Ia membintangi kampanye Headphone (1) Pro yang hadir dengan triple-driver dan ANC.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah dan valuta asing (valas) di perbankan
Sering cas motor listrik semalaman? Kenali pengaruhnya terhadap baterai, charger, sistem listrik, dan keamanan pengisian.
Spanyol menyepakati larangan penggusuran hingga 2030 setelah kasus Maricarmen Abascal memicu protes terkait krisis perumahan.