Hasil Survei Menyatakan Masyarakat Indonesia Dukung Kebijakan PSBB

Sejumlah kendaraan melintasi ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/5/2020). Menurut data Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit penurunan lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan jalan tol selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebesar 42% - 60 %. ANTARA FOTO - Fakhri Hermansyah
23 Mei 2020 05:17 WIB Arif Gunawan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Lembaga survei nasional Roda Tiga Konsultan memaparkan hasil survei tentang persepsi masyarakat terhadap penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah, Jumat (22/5/2020). Salah satunya dukungan masyarakat tentang kebijakan PSBB.

Dari hasil survei tersebut, hampir semua responden mengetahui adanya kebijakan PSBB, dan lebih dari separuh mengatakan PSBB sudah tepat, serta 35 persen mengatakan kebijakan PSBB kurang tegas. Responden ini mengarah pada lockdown atau karantina wilayah. Sedangkan 9,9 persen responden mengatakan tidak perlu PSBB dan mengarah kepada herd immunity.

Selama masa pandemi Covid-19, hampir semua responden setuju dengan larangan mudik Lebaran, serta kebijakan sekolah dari rumah. Kemudian, dua pertiga responden setuju ibadah dari rumah, walau resistensi cukup tinggi yaitu sepertiga dari responden lainnya.

Hal ini tercermin dari demografi responden yang sebanyak 90,2 persen beragama Islam, Protestan 5,8 persen, Katolik 2,5 persen, Hindu 1,3 persen, Budha 0,2 persen, dan Konghucu 0,1 persen.

Adapun survei ini dilakukan mulai 7-17 Mei 2020 lalu, dengan sampel sebanyak 1.200 responden dan dilakukan secara telepon langsung. Secara gender, responden terdiri dari 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.

Tiga besar latar pekerjaan responden yaitu ibu rumah tangga 22,8 persen, petani 16,9 persen, dan wiraswasta 15,5 persen. Sisanya sekitar 10 persenan masing-masing dari pelajar mahasiswa, dan karyawan swasta, kemudian di bawah itu terdapat buruh, guru dosen, PNS honorer, pejabat negara, nelayan, pengangguran, dan lainnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia