Advertisement
Pesan Jusuf Kalla Terkait Herd Immunity
Jusuf Kalla semasa menjabat sebagai Wakil Presiden RI/JIBI - Bisnis/Anggara Pernando
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Langkah pemerintah untuk mengampayekan gaya hidup The New Normal atau normal baru dinilai sebagai skenario herd immunity untuk menangani virus corona (Covid-19).
Komentar itu datang dari sejumlah pakar dan praktisi kesehatan masyarakat yang juga mengkritik upaya pemerintah untuk melonggarkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di saat kurva pandemi Covid-19 belum menunjukkan tren melandai.
Advertisement
Terkait herd immunity atau kekebalan yang terbentuk setelah membiarkan masyarakat secara alamiah tertular, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla pun berkomentar.
"Herd immunity itu bisa saja, tetapi korbannya banyak," jelasnya dalam sesi webinar bertajuk 'Segitiga Virus Corona' yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Selasa (19/5/2020).
Mantan Wakil Presiden ini menjelaskan bahwa langkah itu misalnya tampak dari apa yang dilakukan Swedia yang tidak melakukan karantina ketat atau lockdown untuk mengatasi pandemi Covid-19. Alhasil, tingkat kematian di negara itu lebih tinggi 5 kali dibandingkan negara sekitar yang menerapkan lockdown, seperti Finlandia dan Norwegia.
Pilihan itu, menurut JK, terlalu riskan. "Korban materi bisa diganti, tapi korban jiwa bagaimana? Jangan coba-coba yang begini," ujarnya.
Selain itu, JK menilai langkah itu tidak dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan berbagai lembaga internasional lainnya. Apalagi, jelas dia, belum tentu masyarakat akan kebal dengan alamiah.
Sebaliknya, jelas dia, manusia yang sengaja tertular justru akan meninggal atau tidak kebal akan virus tersebut.
"Apakah mau memilih itu? Silahkan. Kena dulu baru kemudian imun. Negara apa yang seperti itu?" kata JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
Advertisement
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
Advertisement
29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Penyebab Tagihan Listrik Penerangan Kampung di Bantul Membengkak, Daya Dinaikkan dan Diduga Dipakai Keperluan Lain
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Usulkan ke Brasil Terkait Solusi Penuntasan Kasus Kematian Juliana Marins di Rinjani
- Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
- Kepulauan Tokara di Jepang Masih Terus Diguncang Gempa, Hingga Hari Ini Sudah Lebih dari 1.200 Kali
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Uji Kelayakan dan Kepatutan 12 Calon Duta Besar Berlangsung Tertutup hingga Besok
Advertisement
Advertisement
