Advertisement
Pesan Jusuf Kalla Terkait Herd Immunity
Jusuf Kalla semasa menjabat sebagai Wakil Presiden RI/JIBI - Bisnis/Anggara Pernando
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Langkah pemerintah untuk mengampayekan gaya hidup The New Normal atau normal baru dinilai sebagai skenario herd immunity untuk menangani virus corona (Covid-19).
Komentar itu datang dari sejumlah pakar dan praktisi kesehatan masyarakat yang juga mengkritik upaya pemerintah untuk melonggarkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di saat kurva pandemi Covid-19 belum menunjukkan tren melandai.
Advertisement
Terkait herd immunity atau kekebalan yang terbentuk setelah membiarkan masyarakat secara alamiah tertular, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla pun berkomentar.
"Herd immunity itu bisa saja, tetapi korbannya banyak," jelasnya dalam sesi webinar bertajuk 'Segitiga Virus Corona' yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Selasa (19/5/2020).
Mantan Wakil Presiden ini menjelaskan bahwa langkah itu misalnya tampak dari apa yang dilakukan Swedia yang tidak melakukan karantina ketat atau lockdown untuk mengatasi pandemi Covid-19. Alhasil, tingkat kematian di negara itu lebih tinggi 5 kali dibandingkan negara sekitar yang menerapkan lockdown, seperti Finlandia dan Norwegia.
Pilihan itu, menurut JK, terlalu riskan. "Korban materi bisa diganti, tapi korban jiwa bagaimana? Jangan coba-coba yang begini," ujarnya.
Selain itu, JK menilai langkah itu tidak dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan berbagai lembaga internasional lainnya. Apalagi, jelas dia, belum tentu masyarakat akan kebal dengan alamiah.
Sebaliknya, jelas dia, manusia yang sengaja tertular justru akan meninggal atau tidak kebal akan virus tersebut.
"Apakah mau memilih itu? Silahkan. Kena dulu baru kemudian imun. Negara apa yang seperti itu?" kata JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cegah Jalan Rusak, Pengamat Ungkap Pentingnya Jembatan Timbang
Krisis Kawasan, Situasi Indonesia dan Thailand Disorot Media Asing
Kejagung Dalami Hubungan Investasi Google di Kasus Chromebook
Presiden Venezuela Siap Lawan Trump Jika AS Menyerang Negaranya
Advertisement
Pimpinan DPR Minta MKD Segera Proses Penonaktifan Ahmad Sahroni Dkk
Usai Bertemu Presiden Prabowo, GP Ansor Dirikan 80 Posko Jaga Aspirasi
Viral Gudang Garam Lakukan PHK, Begini Respons Presiden KSPI Said Iqbal
Media Ungkap Kegagalan Misi Rahasia AS di Korea Utara
Advertisement
Harimau Sumatera Terkam Petani di Lampung, Warga Diminta Berhati-hati
Puncak Gerhana Bulan Total Terjadi di Denpasar Bali pada Senin 8 September
Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya, Polisi Tetapkan 12 Tersangka
Selama Agustus 2025, 15 Jurnalis Dibunuh Israel
DPRD Jatim Coret Anggaran Perjalanan Luar Negeri Senilai Rp19 Miliar
Advertisement
Meski Tunjangan Dipangkas, Anggota DPR Tetap Terima Dana Pensiun
Berita Pilihan
- Cegah Jalan Rusak, Pengamat Ungkap Pentingnya Jembatan Timbang
- Puncak Gerhana Bulan Total Terjadi di Denpasar Bali pada Senin 8 September
- Israel Gempur Gedung Hunian Pengungsi di Barat Kota Gaza
- Trump Ancam Batalkan Kesepakatan Dagang, Bila Kalah di MA
- Lalai Membayar Pajak Properti, Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur
Advertisement
Jelang Konferda, DPD PDIP DIY Gelar Penjaringan Usulan Calon Ketua
Advertisement
Long Weekend Maulid Nabi Dongkrak Wisatawan Lereng Merapi
Advertisement
Berita Populer
- Ini Enam Poin Keputusan DPR RI Jawab Tuntutan Rakyat
- Lalu Lintas Lancar, Contraflow di Tol Cikampek Dihentikan
- 43 Personel TNI AU Terlibat Judi Online Jalani Sidang Disiplin
- Amerika Serikat Beli 2 Juta Dosis Obat HIV untuk Bantuan
- Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Kini Rp65 Juta, Ini Rinciannya
- Wakil PM Inggris Mundur Gegara Gagal Bayar Pajak Pembelian Properti
- Lalai Membayar Pajak Properti, Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur
Advertisement
Advertisement
