Advertisement
Pesan Jusuf Kalla Terkait Herd Immunity
Jusuf Kalla semasa menjabat sebagai Wakil Presiden RI/JIBI - Bisnis/Anggara Pernando
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Langkah pemerintah untuk mengampayekan gaya hidup The New Normal atau normal baru dinilai sebagai skenario herd immunity untuk menangani virus corona (Covid-19).
Komentar itu datang dari sejumlah pakar dan praktisi kesehatan masyarakat yang juga mengkritik upaya pemerintah untuk melonggarkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di saat kurva pandemi Covid-19 belum menunjukkan tren melandai.
Advertisement
Terkait herd immunity atau kekebalan yang terbentuk setelah membiarkan masyarakat secara alamiah tertular, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla pun berkomentar.
"Herd immunity itu bisa saja, tetapi korbannya banyak," jelasnya dalam sesi webinar bertajuk 'Segitiga Virus Corona' yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Selasa (19/5/2020).
Mantan Wakil Presiden ini menjelaskan bahwa langkah itu misalnya tampak dari apa yang dilakukan Swedia yang tidak melakukan karantina ketat atau lockdown untuk mengatasi pandemi Covid-19. Alhasil, tingkat kematian di negara itu lebih tinggi 5 kali dibandingkan negara sekitar yang menerapkan lockdown, seperti Finlandia dan Norwegia.
Pilihan itu, menurut JK, terlalu riskan. "Korban materi bisa diganti, tapi korban jiwa bagaimana? Jangan coba-coba yang begini," ujarnya.
Selain itu, JK menilai langkah itu tidak dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan berbagai lembaga internasional lainnya. Apalagi, jelas dia, belum tentu masyarakat akan kebal dengan alamiah.
Sebaliknya, jelas dia, manusia yang sengaja tertular justru akan meninggal atau tidak kebal akan virus tersebut.
"Apakah mau memilih itu? Silahkan. Kena dulu baru kemudian imun. Negara apa yang seperti itu?" kata JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bandara IKN Siap Beroperasi untuk Pesawat Non-Komersial
Hasil Seleksi Petugas Ibadah Haji 2025 Diumumkan Kemenag lewat Whatsapp
Advertisement
BMKG Sebut Ada Aktivitas Patahan di Sumbar, Bisa Memunculkan Gempa Kembar
Pakar Hukum Sebut SKCK Layak Dihapus, Ini Alasannya
Harun Masiku Disebut Tak Mampu Menyuap, KPK Menduga Duitnya dari Djoko Tjandra
Hasil Jajak Pendapat: Mayoritas Warga AS Menilai Negatif Kebijakan Donald Trump
Advertisement
Waspada Penipuan Bermodus Arisan, Korban Merugi hingga Rp5 Miliar
KKP Tangkap Kapal Pencuri Ikan Asal Filipina
Menhub: Kecelakaan Saat Lebaran 2025 Turun 34 Persen
Peringatan Dini BMKG: Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Mentawai
Advertisement
Prabowo Temui Presiden Mesir, Bahas Isu Geopolitik dan Kemitraan Strategis
Berita Pilihan
- Belasan Wisatawan Teseret Ombak di Pantai Tiku Agam Sumatra Barat, 1 Meninggal Dunia
- Bandara IKN Siap Beroperasi untuk Pesawat Non-Komersial
- Hasil Seleksi Petugas Ibadah Haji 2025 Diumumkan Kemenag lewat Whatsapp
- Pakar Hukum Sebut SKCK Layak Dihapus, Ini Alasannya
- Presiden Prabowo Tegaskan Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia Bukan untuk Relokasi, Ini Syaratnya
Advertisement
Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Minggu 13 April 2025, Hujan Ringan-Sedang Disertai Petir
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Layanan SIM Corner Ditlantas Polda DIY, Sabtu 12 April 2025, Cek Lokasinya di Sini
- Presiden Prabowo Tegaskan Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia Bukan untuk Relokasi, Ini Syaratnya
- Gunungkidul Jadi Penyumbang Trafik Tertinggi Indosat di DIY Selama Ramadan dan Idulfitri
- Dugaan Korupsi Bank BJB: KPK Sita Barang Elektronik dan Sepeda Motor dari Rumah Ridwan Kamil
- Aset Kripto Diklaim Jadi Peluang Investasi Baru di Tengah Gejolak Ekonomi Global
- KKB Papua Bantai Warga Sipil Pendulang Emas, 2 Jenazah Teridentifikasi
- TNI Tembak 3 Polisi Terkait Sabung Ayam, Komnas HAM Desak Penindakan Hukum dengan Adil dan Transparan
Advertisement
Advertisement
