Advertisement
Pesan Jusuf Kalla Terkait Herd Immunity
Jusuf Kalla semasa menjabat sebagai Wakil Presiden RI/JIBI - Bisnis/Anggara Pernando
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Langkah pemerintah untuk mengampayekan gaya hidup The New Normal atau normal baru dinilai sebagai skenario herd immunity untuk menangani virus corona (Covid-19).
Komentar itu datang dari sejumlah pakar dan praktisi kesehatan masyarakat yang juga mengkritik upaya pemerintah untuk melonggarkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di saat kurva pandemi Covid-19 belum menunjukkan tren melandai.
Advertisement
Terkait herd immunity atau kekebalan yang terbentuk setelah membiarkan masyarakat secara alamiah tertular, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla pun berkomentar.
"Herd immunity itu bisa saja, tetapi korbannya banyak," jelasnya dalam sesi webinar bertajuk 'Segitiga Virus Corona' yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Selasa (19/5/2020).
Mantan Wakil Presiden ini menjelaskan bahwa langkah itu misalnya tampak dari apa yang dilakukan Swedia yang tidak melakukan karantina ketat atau lockdown untuk mengatasi pandemi Covid-19. Alhasil, tingkat kematian di negara itu lebih tinggi 5 kali dibandingkan negara sekitar yang menerapkan lockdown, seperti Finlandia dan Norwegia.
Pilihan itu, menurut JK, terlalu riskan. "Korban materi bisa diganti, tapi korban jiwa bagaimana? Jangan coba-coba yang begini," ujarnya.
Selain itu, JK menilai langkah itu tidak dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan berbagai lembaga internasional lainnya. Apalagi, jelas dia, belum tentu masyarakat akan kebal dengan alamiah.
Sebaliknya, jelas dia, manusia yang sengaja tertular justru akan meninggal atau tidak kebal akan virus tersebut.
"Apakah mau memilih itu? Silahkan. Kena dulu baru kemudian imun. Negara apa yang seperti itu?" kata JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
