Advertisement
Pesan Jusuf Kalla Terkait Herd Immunity
Jusuf Kalla semasa menjabat sebagai Wakil Presiden RI/JIBI - Bisnis/Anggara Pernando
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Langkah pemerintah untuk mengampayekan gaya hidup The New Normal atau normal baru dinilai sebagai skenario herd immunity untuk menangani virus corona (Covid-19).
Komentar itu datang dari sejumlah pakar dan praktisi kesehatan masyarakat yang juga mengkritik upaya pemerintah untuk melonggarkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di saat kurva pandemi Covid-19 belum menunjukkan tren melandai.
Advertisement
Terkait herd immunity atau kekebalan yang terbentuk setelah membiarkan masyarakat secara alamiah tertular, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla pun berkomentar.
"Herd immunity itu bisa saja, tetapi korbannya banyak," jelasnya dalam sesi webinar bertajuk 'Segitiga Virus Corona' yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Selasa (19/5/2020).
Mantan Wakil Presiden ini menjelaskan bahwa langkah itu misalnya tampak dari apa yang dilakukan Swedia yang tidak melakukan karantina ketat atau lockdown untuk mengatasi pandemi Covid-19. Alhasil, tingkat kematian di negara itu lebih tinggi 5 kali dibandingkan negara sekitar yang menerapkan lockdown, seperti Finlandia dan Norwegia.
Pilihan itu, menurut JK, terlalu riskan. "Korban materi bisa diganti, tapi korban jiwa bagaimana? Jangan coba-coba yang begini," ujarnya.
Selain itu, JK menilai langkah itu tidak dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan berbagai lembaga internasional lainnya. Apalagi, jelas dia, belum tentu masyarakat akan kebal dengan alamiah.
Sebaliknya, jelas dia, manusia yang sengaja tertular justru akan meninggal atau tidak kebal akan virus tersebut.
"Apakah mau memilih itu? Silahkan. Kena dulu baru kemudian imun. Negara apa yang seperti itu?" kata JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Advertisement
Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Advertisement
Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Lestarikan Warisan Budaya Tak Benda, Kementerian Kebudayaan Gelar Indonesia ICH Festival di Jogja
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
- Libur Natal dan Tahun Baru, Potensi Pergerakan Orang Diprediksi Mencapai 110,67 Juta Jiwa
- Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
- Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Advertisement
Advertisement
