Advertisement
Kemendes PDTT Akui Penyaluran BLT Dana Desa Terhambat
Dana desa - Ilustrasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus memantau dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) yang tersendat di tingkat kabupaten bisa tersalurkan dengan baik.
Direktur PMD Kemendes PDTT, M. Fachri mengatakan bahwa Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar telah menugasi seluruh unit kerja eselon 2 untuk melakukan pemantauan ke seluruh daerah dan mengantisipasi benturan-benturan dengan kebijakan daerah.
Advertisement
"Mestinya BLT Dana Desa ini sudah beres [tersalurkan] tapi karena harus menyesuaikan dengan berbagai kebijakan daerah ini agak tersendat," kata Fachri dalam webinar yang diselenggarakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Kamis (14/5/2020).
Lebih lanjut, Kemendes PDTT memastikan akan terus berupaya agar kebijakan-kebijakan daerah dan BLT DD tidak saling tumpang tindih dan akhirnya BLT Dana Desa bisa sampai ke para penerima manfaat dengan baik dan tepat sasaran.
Fachri juga menyampaikan salah satu kasus terhambatnya penyaluran BLT-DD terjadi di Kabupaten Bogor.
Di sana, hasil simulasi penyaluran seluruh program jaring pengaman sosial menunjukkan masih ada sekitar 91.000 keluarga penerima manfaat yang tidak mendapatkan bantuan.
Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi dengan Pemkab Bogor agar bansos tidak tumpang tindih.
Salah satu solusi yang ditawarkan Pemkab Bogor adalah dengan penambahan dana jaring pengaman sosial di Kabupaten Bogor.
"Pada prinsipnya BLT Dana Desa ini harus segera disalurkan karena dananya sudah tersedia di rekening kas desa," kata Fachri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
