Jokowi Minta Bansos Covid-19 Sudah Diterima Warga Pekan Ini
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan "lockdown" tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai dampak adanya pandemi Corona. Presiden Joko Widodo meminta data penerima bantuan sosial terkait Covid-19 dibuka secara transparan. Dengan demikian tidak menimbulkan kecurigaan di lapangan.
“Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dari Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5/2020).
Selain itu, Presiden Jokowi juga kembali meminta percepatan penyaluran bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19 agar tepat sasaran.
“Saya minta minggu ini semua sudah diterima,” kata Presiden.
Dia meminta mulai dari Menteri Sosial hingga kepala desa turun kelapangan menyisir masyarakat agar bantuan tepat sasaran. Hal ini juga berguna untuk mencarikan solusi cepat apabila ada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan.
“Terakhir saya minta hotline untuk pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat,” kata Jokowi.
Adapun, sebelumnya Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjabarkan bantuan untuk wilayah DKI Jakarta akan didistribusikan kepada 1,2 juta keluarga selama 3 bulan ke depan. Selanjutnya untuk wilayah Bodetabek akan disalurkan kepada 600.000 keluarga.
Bansos berupa paket sembako memiliki nilai Rp600.000/bulan yang disalurkan selama tiga bulan. Bantuan ini disalurkan bersama dengan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan swasta.
Pemerintah juga memiliki rencana untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di luar wilayah Jabodetabek. BLT menyasar keluarga yang masuk dalam DTKS tetapi tidak menerima bantuan sosial reguler (DTKS Non-Bantuan Sosial Nasional) baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako.
BLT akan menyasar sekitar 7,5 juta keluarga dari total DTKS Non-Bantuan Sosial Nasional sebesar 9.085.939 keluarga.
Selain itu, pemerintah telah menambah anggaran program keluarga harapan (PKH) dan juga Kartu Prakerja. Hal ini juga menjadi respons pemerintah terkait jaring pengaman sosial di tengah masa pandemi virus Corona.
Sumber : Bisnis.com
