Advertisement
Pajak Penghasilan Dibebaskan Sampai September
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan merilis aturan insentif pajak penghasilan PPh 21 yang membebaskan pembayaran jenis pajak tersebut selama enam bulan ke depan.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Advertisement
Dari dokumen yang diterima Bisnis, PMK tersebut telah ditandatangani oleh Menkeu Sri Mulyani pada 27 April 2020.
Dalam aturan ini, Menteri Keuangan menetapkan kriteria pegawai yang bisa menerima insentif pajak penghasilan PPh 21.
Kriteria tersebut a.l. memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau penyelenggaran kawasan berikat dan memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam PMK ini.
Syarat lainnya, pegawai dalam periode yang tetapkan menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap tidak yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.
"PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai."
Ketentuan ini termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada karyawan. Insentif ini diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AHY Targetkan Tanggul Laut di Pantura Bisa Tahan 200 Tahun
Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
BGN Perketat MBG, SPPG Wajib Cek Bahan dan Alat
Advertisement
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
Advertisement
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
KPK Tetapkan 14 Pegawai Kemenkeu Tersangka Korupsi Pajak dan Bea Cukai
Menkes Usul Reaktivasi Otomatis JKN Sementara untuk 11 Juta PBI JK
Kecelakaan Beruntun di Kano Nigeria, 30 Orang Tewas
Advertisement
Danantara Suntik Rp20 Triliun untuk Hilirisasi Ayam Dukung MBG
Berita Pilihan
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
Advertisement
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Thailand Kembali Mencoblos di Tengah Krisis Politik Berkepanjangan
- Survei Indikator: 79,9 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Prabowo
- PDIP DIY Matangkan Pola Kaderisasi Lewat Workshop Ideologi
- Jenderal Purnawirawan TNI-Polri Dukung Tedjowulan Kelola Keraton Solo
- Polisi Selidiki Kasus Pelajar Disiram Air Keras di Cempaka Putih
- Status PBI Dinonaktifkan, Pasien Cuci Darah Kehilangan Akses Layanan
- Survei Indikator: 72,8 Persen Responden Puas Program MBG
Advertisement
Advertisement
