Jokowi Sebut Sejumlah Provinsi Mengalami Defisit Bahan Pangan

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
29 April 2020 03:37 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Pandemi Corona membuat banyak aktivitas dibatasi bahkan dihentikan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mengalkulasi secara cepat kebutuhan bahan pokok pada setiap provinsi dalam masa wabah virus corona covid-19.

Hal ini dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas pembahasan antisipasi kebutuhan bahan pokok melalui konferensi video di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/4/2020).

"Saya ingin dilakukan hitungan yang cepat, penilaian yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah, setiap provinsi. Agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut, dari laporan yang ia terima, stok beras mengalami defisit di tujuh provinsi, sedangkan stok jagung defisit di 11 provinsi.

Kemudian stok cabai mengalami defisit yang besar di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi dan stok bawang merah diperkirakan juga defisit di 1 provinsi.

"Dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi. Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi tapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi," kata dia.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar pendistribusian dilakukan secara baik, sehingga kebutuhan pokok di daerah yang mengalami defisit bisa disuplai.

"Pastikan distribusinya baik sehingga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokoknya dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar transportasi distribusi pangan antarprovinsi ini tidak boleh terganggu. Karena itu akan terus mengecek distribusi pangan di daerah-daerah.

"Oleh sebab itu transportasi distribusi pangan antarprovinsi, antarwilayah, antarpulau tidak boleh terganggu. Saya akan cek terus ini karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi beberapa kabupaten, kota," tuturnya.

Sumber : Suara.com