Advertisement
Jokowi Sebut Sejumlah Provinsi Mengalami Defisit Bahan Pangan
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pandemi Corona membuat banyak aktivitas dibatasi bahkan dihentikan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mengalkulasi secara cepat kebutuhan bahan pokok pada setiap provinsi dalam masa wabah virus corona covid-19.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam rapat terbatas pembahasan antisipasi kebutuhan bahan pokok melalui konferensi video di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/4/2020).
Advertisement
"Saya ingin dilakukan hitungan yang cepat, penilaian yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah, setiap provinsi. Agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung," ujar Jokowi.
Jokowi menyebut, dari laporan yang ia terima, stok beras mengalami defisit di tujuh provinsi, sedangkan stok jagung defisit di 11 provinsi.
Kemudian stok cabai mengalami defisit yang besar di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi dan stok bawang merah diperkirakan juga defisit di 1 provinsi.
"Dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi. Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi tapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi," kata dia.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar pendistribusian dilakukan secara baik, sehingga kebutuhan pokok di daerah yang mengalami defisit bisa disuplai.
"Pastikan distribusinya baik sehingga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokoknya dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar transportasi distribusi pangan antarprovinsi ini tidak boleh terganggu. Karena itu akan terus mengecek distribusi pangan di daerah-daerah.
"Oleh sebab itu transportasi distribusi pangan antarprovinsi, antarwilayah, antarpulau tidak boleh terganggu. Saya akan cek terus ini karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi beberapa kabupaten, kota," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
