Advertisement
Pemerintah & DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR menyepakati penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
Dalam keterangannya di Istana Merdeka pada Jumat, (24/402020), Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.
Advertisement
"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujarnya melalui telekonferensi.
Kepala Negara mengatakan bahwa dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.
"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," tandasnya.
Seperti diketahui, klaster ketenagakerjaan ini menjadi sorotan dan mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak, khususnya kaum buruh.
Terkait penolakan itu, Said Iqbal bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, kemarin, Kamis (23/4/2020).
Iqbal mengataka pandangan kelompok buruh juga akan turut dipertimbangkan . "Termasuk pandangan kelompok buruh yang menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan."
Namun, Iqbal enggan merinci lebih lanjut. Ia juga tak membantah atau membenarkan saat ditanya apakah Jokowi menyatakan bakal mencabut klaster ketenagakerjaan dari draf aturan sapu jagat itu.
Sementara itu, Andi Gani mengatakan, mereka secara terbuka telah menyampaikan kepada presiden bahwa serikat buruh menolak omnibus law klaster ketenagakerjaan. Mereka juga membahas rencana aksi Hari Buruh pada 1 Mei dan gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Dan Presiden mendengarkan dan merespons dengan cukup baik. Kami menunggu saja pengumuman yang mungkin langsung disampaikan Presiden. Beliau akan menyampaikan langsung keputusan beliau mengenai omnibus law," ujar Andi Gani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement