Advertisement
Seluruh Rumah Sakit Bisa Klaim Biaya Pasien Corona kepada Pemerintah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan menyatakan seluruh rumah sakit dapat mengajukan klaim perawatan pasien virus Corona (Covid-19) kepada pemerintah.
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Mohamad Subuh menjelaskan penyebaran virus corona yang terjadi di berbagai wilayah membuat pemerintah menetapkan perawatan pasien COVID-19 di seluruh rumah sakit akan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.
Advertisement
Menurut Subuh, eskalasi kasus COVID-19 membuat pemerintah menetapkan bahwa seluruh rumah sakit dapat melakukan klaim biaya perawatan pasien COVID-19, bukan hanya rumah sakit rujukan penyakit infeksi emerging (PIE).
"[Teknis pembayaran klaim biaya perawatan pasien COVID-19] ini telah diatur lengkap di Keputusan Menteri Kesehatan," ujar Subuh kepada Bisnis, Rabu (15/4/2020).
Pernyataan tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan COVID-19.
Berdasarkan salinan Kepmenkes tersebut yang diperoleh Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah orang dalam pengawasan (ODP) usia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta, ODP kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, pasien dalam pengawasan (PDP), dan pasien positif COVID-19.
Rumah sakit mengajukan klaim secara kolektif kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan melalui surat elektronik (email).
Pengajuan tersebut ditembuskan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.
Berkas klaim yang dapat diajukan yakni untuk pasien yang dirawat sejak 28 Januari 2020. Pengajuan tersebut dapat dilakukan setiap 14 hari kerja oleh pihak rumah sakit.
Setelah pengajuan, BPJS Kesehatan akan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan, paling lambat 7 hari kerja sejak pengajuan diterima. Lalu, Kementerian Kesehatan akan membayar klaim setelah berita acara dari BPJS Kesehatan diterima.
"Kasus dispute akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi ulang," tertulis dalam Kepmenkes tersebut.
Pelayanan yang dapat dibiayai mencakup pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai standar pelayanan dalam panduan tata laksana sesuai kebutuhan medis pasien yang dijabarkan di dalam Kepmenkes tersebut.
Perhitungan tarif jaminan pasien tersebut akan mengacu kepada tarif Indonesian Case Base Groups (INA-CBG's). Adapun, rumah sakit yang mendapatkan bantuan alat pelindung diri (APD) dan obat-obatan dari pemerintah akan dilakukan pengurangan dari klaim yang diterima.
Menurut Subuh, pembayaran klaim akan dilakukan langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan kepada rumah sakit bersangkutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement